Bisnis.com, BANDUNG - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat mampu tumbuh 4,57% dengan tingkat inflasi yang terkendali sepanjang tahun 2023.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho mengatakan pada 2023 APBN Jabar tercatat surplus Rp33,86 triliun.
"APBN Jabar meningkat 11,6% dari tahun 2022. Jabar menyumbang 4,57% terhadap perekonomian Nasional dan 22,39% pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa," ujar Heru saat konferensi pers di kantor DJPb Jabar, Senin (22/1/2024).
Perkembangan ekonomi Jabar ini didukung oleh meningkatnya penjualan mobil dan motor, peningkatan permintaan domestik, dan menggeliatnya pembangunan infrastruktur.
Diikuti oleh Neraca Perdagangan yang mengalami surplus sebesar US$1,95 miliar. Secara kumulatif Neraca Perdagangan mencatat dari bulan Januari-November mencapai US$30,76 miliar.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 7,44% per Agustus 2023.
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak di Jabar per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp113,51 triliun. Penerimaan pajak tersebut telah meningkat 11,89% atau sebesar Rp12,06 triliun dari penerimaan pajak 2022.
Kepala Kanwil DJP Jabar I Erna Sulistyowati menjelaskan kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor salahnya dari kenaikan tarif PPN 11%.
"Pertumbuhan terbesar disumbang dari sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Serta sektor Kebudayaan, Hiburan, Rekreasi, Penyediaan Akomodasi, dan Penyediaan Makan Minum yang masing-masing menyumbang sebesar 75,97% dan 33,45%," jelas Erna.
Selain itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Jabar mencapai Rp30,8 triliun, tumbuh melambat 16,67% (coc) dan sudah mencapai 87,60% dari target APBN 2023 senilai Rp35,16 triliun.
"Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dipengaruhi oleh penurunan nilai impor, harga komoditas CPO, dan pelaksanaan keseimbangan empat pilar CHT (pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja industri, target pernerimaan, dan pemberantasan rokok ilegal)," ungkap Kepala Kanwil DJBC Jabar Finari Manan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel