Bisnis.com, DENPASAR – Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bali masih dalam tahap pembangunan pada 2024, baik proyek yang dibiayai Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) maupun melalui pembiayaan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara mencatat terdapat lima PSN yang masih berjalan di 2024, yang pertama pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang akan difokuskan menjadi KEK Kesehatan. Nilai investasi KEK Sanur mencapai Rp6,2 triliun yang dibangun melalui skema KPBU. KEK Sanur dikembangkan di atas lahan seluas 41,26 hektare. Proyek yang dijalankan oleh PT Hotel Indonesia Natour (HIN) ini ditargetkan rampung Februari 2024.
PSN kedua yang masih berjalan pembangunan KEK Kura - Kura Serangan, Denpasar. Lokasi KEK ini tidak jauh dari KEK Sanur dan masih dalam kawasan Kota Denpasar. KEK Kura - Kura akan dikembangkan menjadi pariwisata luxury kelas internasional, dengan menyediakan kawasan marina terintegrasi, resort, hotel bintang 5 dan 6 hingga kawasan pendidikan yang terkoneksi dengan kampus ternama di luar negeri. Belum dipastikan kapan KEK Kura - Kura rampung dan mulai beroperasi.
Selain itu, proyek strategis yang belum tuntas yakni bendungan Sidan dan penyediaan air baku bendungan Sidan. Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho penyelesaian bendungan senilai Rp398,86 triliun tersebut masih mengalami sejumlah kendala di antaranya kadar air timbunan random tanah yang idealnya 19%, ternyata mencapai 22%, sehingga timbunan dilakukan dalam kondisi basah, dan memakan waktu yang lebih lama.
“Belum selesainya proyek fisik bendungan sidan, menyebabkan pengalokasian anggaran untuk sistem pengelolaan air baku belum bisa direalisasikan,” jelas Teguh melalui live streaming, Rabu (24/1/2023).
Sementara itu, proyek strategis pembangunan jalan Tol Gilimanuk - Mengwi statusnya masih berjalan, akan tetapi tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Menurut Dwi, pembangunan tol masih terkendala pembebasan lahan dan masih membutuhkan dukungan pendanaan dari sektor privat atau perbankan.
Sejak ground breaking oleh Kementerian PUPR pada 2022, belum ada kemajuan pembebasan lahan, bahkan masyarakat pemilik lahan yang sudah setuju juga mulai mempertanyakan keseriusan proyek strategis nasional tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel