Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami deflasi -0,23% pada Januari 2024 karena harga beberapa bahan makanan relatif dapat dikendalikan.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifuddin, mengatakan pergerakan inflasi bulanan di Kota Malang searah dengan pergerakan inflasi Jawa Timur yang mencapai -0,1% dan nasional 0,04%.
“Pada Januari 2024 ini, deflasi mtm Kota Malang lebih dalam dibandingkan deflasi Jawa Timur dan inflasi nasional,” katanya, Kamis (1/2/2024).
Penyumbang utama deflasi pada Januari 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,144%.
Komoditas yang memberikan andil deflasi paling besar adalah cabai rawit, angkutan udara, cabai merah, bensin, dan telur ayam ras.
Penyumbang utama inflasi yoy pada Januari 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,56%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23%, dan kelompok Pendidikan dengan andil 0,114 %.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dia menegaskan, mempunyai andil sebesar -0,14 persen dan memberikan andil yang paling tinggi terhadap deflasi Kota Malang.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai deflasi pada awal 2024 disebabkan oleh mulai terkendalinya harga sejumlah komoditas bahan pangan dan transportasi yang sempat menanjak pada Desember 2023 karena permintaan meningkat di Nataru sedangkan pasokan terganggu karena dampak cuaca ekstrim.
Selain itu, liburan sekolah dan Nataru juga menyebabkan biaya transportasi mengalami kenaikan, namun kembali ke titik normal pada Januari 2024 seiring mulainya aktivitas sekolah dan rutinitas kerja.
Pada Januari 2024, ujar dia, deflasi tidak mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat tetapi lebih pada kembali normalnya sejumlah pasokan komoditas pangan dan normalnya aktivitas masyarakat setelah liburan akhir tahun.
Namun demikian, Joko mengingatkan, Februari ini patut diwaspadai potensi tekanan inflasi yang dating dari peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat karena aktivitas kampanye Pileg dan Pilpres, serta kenaikan permintaan komoditas pangan menjelang persiapan bulan Ramadan.
“Hal ini menjadi early warning bagi BI dan TPID untuk mempersiapkan langkah antisipatif dalam menjaga pasokan komoditas pangan maupun pengendalian jumlah uang beredar di Masyarakat,” ucapnya.(K24)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel