Sri Mulyani: Masyarakat Terima Bansos Harus Tahu Uangnya dari Mana

Bisnis.com,02 Feb 2024, 12:50 WIB
Penulis: Maria Elena
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat meresmikan rumah susun negara (Rusunara) yang diperuntukan bagi jajaran Kementerian Keuangan yang bertempat di Jayapura hari ini, Kamis (01/02). Dok Kemenkeu RI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada masyarakat, khususnya yang menerima bantuan sosial (bansos), untuk mengetahui sumber uang bantuan tersebut. 

Hal ini guna menciptakan atau akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam mengeksekusi belanja, yang uangnya dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

“Masyarakat akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak, tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa, sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” kata Sri Mulyani dalam acara Peresmian Rumah Susun ASN di Jayapura, Kamis (1/2/2024).

Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat dan perjuangan gotong royong, sehingga rasa gotong royong ini harus dipupuk, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menepis stigma bahwa kehadiran negara di tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika.

Padahal, uang yang dikelola negara didapat dari penerimaan pajak, bea dan cukai, juga dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selanjutnya, hasil dari penerimaan negara tersebut dibelanjakan melalui kementerian dan lembaga, juga melalui transfer ke daerah dan dana desa, termasuk dari sisi investasi yang dilakukan pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan semua hal tersebut menggambarkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat.

“Karena masyarakat kita sering merasakan negara hadir, itu menjadi dianggapnya retorika. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Feni Freycinetia Fitriani
Terkini