Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto angkat bicara terkait dengan hak angket DPR yang tengah diupayakan oleh kubu Ganjar-Mahfud dan kubu Anies-Muhaimin.
Purnawirawan TNI-AU itu meminta agar setiap pihak meminta agar justru menjaga kondusivitas usai penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pelantikan terhadap Menkopolhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
“Ya, itu [hak angket] nanti dulu lah. Itu kita lihat nanti. Suasana sekarang sedang kita jaga kondusif. Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga,” katanya kepada wartawan.
Bahkan, dia melanjutkan bahwa terdapat partai politik (parpol) yang menolak pemilu untuk lebih mengedepankan kondusivitas dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa.
Termasuk banyak fokus masyarakat kepada KPU akibat Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (SIREKAP) bermasalah. Menurutnya, kementeriannya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut apabila sudah terdapat laporan yang diterimanya.
“Ya itu kan asumsi. Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu. Dan saya minta kita harus menjaga situasi kondusif ini. Ini harus dijaga supaya kita semua juga nyaman. Sekali lagi, pilihan boleh beda tetapi persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga,” pungkas Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel