Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat mendapat pertanyaan seputar isu dirinya bakal bergabung Partai Golongan Karya (Golkar).
Orang nomor satu di Indonesia itu pun hanya tersenyum sembari melangkah menuju pesawat kepresidenan bersama dengan delegasi terbatas yang dipastikan akan berangkat ke Melbourne, Australia, pada hari ini, Senin (4/3/2024).
Adapun, Kepala Negara akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean-Australia yang akan dilaksanakan pada 4-6 Maret 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik kabar mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan berlabuh ke partai tersebut.
Namun demikian, Airlangga tidak mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menilai Jokowi merupakan tokoh nasional dan dimiliki semua partai.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai. Seperti yang saya katakan tokoh nasional dimiliki semua partai," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Berdasarkan catatan Bisnis, isu kepindahan Jokowi ke Golkar sempat muncul di tengah kerenggangan hubungan antara Kepala Negara dan PDIP, khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Apalagi, putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming kini didapuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto, yang juga didukung Golkar.
Adapun Golkar merupakan partai pendukung pemerintah sejak sekitar pertengahan periode pertama kepemimpinan Jokowi. Golkar kini memiliki kursi terbanyak kedua di DPR setelah PDIP, partai yang menaungi Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.
Hubungan Jokowi dan PDIP lalu dikabarkan renggang. Isu tersebut semakin kuat ketika Gibran, yang juga diusung oleh PDIP sebagai Wali Kota Solo, menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla menyatakan Presiden Ke-7 RI itu tidak dapat dengan mudah untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla di sela-sela acara Muktamar ke-8 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Menurut pria yang akrab disapa JK itu, Partai Golkar memiliki aturan yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh kadernya dan tidak boleh dilanggar, salah satunya aturan untuk menjadi Ketua Umum.
"Untuk jadi pengurus juga ada aturannya di Partai Golkar, apalagi jadi Ketua Umum. Itu harus jadi pengurus dulu minimal 5 tahun," tuturnya.
Meski begitu, JK mengamini bahwa siapapun boleh masuk dan menjadi kader Partai Golkar, termasuk Presiden Jokowi.
Namun, menurut JK, untuk menjadi Ketua Umum, seorang kader harus jadi pengurus terlebih dulu baru bisa bertarung untuk mendapatkan posisi dan jabatan Ketua Umum.
"Semua orang boleh kok bergabung, siapa pun boleh. Masuk saja silahkan, tapi tetap harus ikuti aturan," pungkas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel