Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 15 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari perusahaan tambang timah per 26 Maret 2024. Kapasitas produksi dari 15 RKAB itu diperkirakan mencapai 46.444 ton bijih timah.
“Terkait dengan RKAB, sampai saat ini yang telah disetujui itu 15 perusahaan dengan kapasitas produksi 46.444,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Tri Winarno saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Tri mengatakan, RKAB yang baru disetujui untuk 15 perusahaan itu telah mengambil porsi 60% sampai dengan 65% dari kapasitas produksi tambang secara keseluruhan pada tahun lalu di level sekitar 74.000 ton bijih timah.
Dia mengatakan, kementeriannya terus mendorong perusahaan tambang timah lainnya untuk segera menyelesaikan penyusunan RKAB tersebut. Malahan, kata dia, kementeriannya secara aktif menggelar coaching clinic untuk membantu perusahaan menyelesaikan dokumen rencana kerja dan anggaran tersebut.
“Bahkan, sampai pagi ini kita masih coaching clinic terhadap beberapa perusahaan yang progresnya masih belum bagus, kira-kira seperti itu,” kata dia.
Pekan lalu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mempertanyakan turunnya kinerja industri timah di Tanah Air, khususnya di Provinsi Bangka Belitung yang merupakan daerah penghasil timah di Indonesia.
“Sekitar 95% timah di Indonesia berasal dari Bangka Belitung, hanya 5% saja mungkin dari Kepulauan Riau, yaitu dari Kundur. Sayangnya saat ini, timah sedang mengalami turbulensi, gempa, bahkan tsunami besar, yang membuat ekonomi Bangka Belitung babak belur dan hancur,” ujar Bambang dalam Rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirjen Ilmate kementerian Perindustrian di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Selasa (19/3/2024), dikutip dari siaran pers.
Dia memaparkan bahwa Badan Pusat Statistik mencatat selisih ekspor timah pada Januari 2024 terjun bebas dibandingkan tahun 2023. Begitu pula dari Desember 2023 menuju Januari 2024, selisih eskpor turun sebesar 82% dalam 1 minggu terakhir ini.
Dia juga menuturkan, beberapa pengusaha telah mengungkapkan niatnya untuk merumahkan karyawannya. Kondisi ini, menurutnya, sangat jauh berbeda dibandingkan industri timah 20 tahun lalu di mana timah dalam masa puncak kejayaannya.
“Tentunya kita tidak bisa semata-mata menuduh misalkan persoalan ini karena proses penegakan hukum sehingga ekonomi down, tidak bisa juga. Tetapi ada persoalan teknis lain, yaitu antara lain misalnya kenapa pada saat ini pertimahan tidak bergerak karena RKAB pertimahan itu sangat minim yang dikeluarkan dibandingkan tahun 2023, 2022, 2021 yang RKAB-nya luar biasa. Sampai hari ini kami mendengar hanya segelintir saja perusahan selain PT Timah yang mendapat RKAB,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong PT Timah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap timah masyarakat, terutama yang berada dalam IUP-nya dan yang berada di luar IUP PT Timah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel