Bisnis.com, BANDUNG — Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumedang saat ini bukan lagi aktif apalagi pasif, melainkan harus bergeser dari aktif ke proaktif.
Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman, Kamis (28/3/2024).
"Shifting from active to proactive, jemput bola. Kalau perlu layani masyarakat sebelum meminta," kata Pj Bupati.
Hingga hari ini, kata Herman, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, tapi masih belum berdampak signifikan terhadap capaian indikator makro pembangunan.
"Artinya kemiskinan belum di bawah 5%, masih 9,36%. Kalau berkaca dari tahun sebelumnya, ada peningkatan luar biasa, dari 10,14 ke 9,36 atau menurun 0,76%. Ini di atas rata rata Jawa Barat," ujarnya.
Untuk kemiskinan ekstrem, lanjut Herman, penurunannya juga ekstrem, yakni dari 3,11% ke 0,53%. "Jadi dari 36 ribu masyarakat ekstrem di Sumedang, tinggal 6.370," ucapnya.
Oleh karena itu, di 2025 pihaknya menargetkan tidak ada lagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
"Secepatnya bagi habis di 270 desa dan 7 kelurahan di SAKIP Desa. Ini panduan RKPD 2025 harus nol atau zero miskin ektrem," katanya.
Agar target tersebut bisa tercapai, lanjut Herman, kata kuncinya adalah kolaborasi berbagai pihak sehingga akan memudahkan kinerja.
"Termasuk alim ulama turut membantu Pemda meningkatkan kinerja pembangunan, terutama menurunkan kemiskinan dan pengangguran," tuturnya.
Herman, juga mengingatkan, walaupun 2024 merupakan tahun politik, dirinya meminta agar ASN tidak terjebak dalam dinamika politik tapi tetap fokus untuk mengelola pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel