Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai positif rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebanyak 10% menjadi 61% di PT Freeport Indonesia.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi sinyal akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport hingga 2061 dengan persyaratan pemerintah mendapatkan penambahan 10% saham Freeport.
Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli mengatakan bahwa penambahan kepemilikan saham tersebut berdampak positif bagi pemerintah. Dengan penambahan kepemilikan saham, dividen yang diterima pemerintah dari Freeport juga akan bertambah.
“Juga pemerintah bisa menempatkan lebih banyak direksi dan komisaris termasuk untuk presiden direktur, CFO, direksi lainnya, komisaris utama, dan komisaris lainnya,” kata Rizal saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/3/2024).
Dengan penguasaan saham mayoritas serta bertambahnya jatah kursi dewan direksi dan komisaris, kata Rizal, akan membuat Indonesia menjadi penentu arah kebijakan dan pengembangan Freeport ke depan.
Di sisi lain, Rizal menilai bahwa Freeport sangat serius menjalani program penghiliran di Indonesia. Salah satu buktinya adalah hampir rampungnya pembangunan smelter konsentrat tembaga baru di Gresik, Jawa Timur dan penambahan kapasitas sebesar 300.000 ton konsentrat pada smelter existing perseroan.
Namun, untuk pembangunan Smelter di Fak-Fak sesuai dengan perjanjian perpanjangan kontrak, Rizal melihat perlu adanya penambahan produksi dari tambangnya.
“Ini mungkin yang dikaitkan dengan perpanjangan 20 tahun tersebut. Karena harus ada jaminan investasi kembali nantinya yang butuh waktu lama,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia akan menambah kepemilikan saham 10% di PT Freeport Indonesia.
Dia menekankan bahwa dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia dengan kepemilikan 61% saham. Dengan demikian, Freeport dipastikan bukan milik Amerika Serikat (AS) lagi.
Hal ini dia sampaikan kepada wartawan usai menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
“Artinya, Freeport bukan milik Amerika Serikat lagi, tetapi sudah milik Indonesia milik negara kita," katanya dalam forum tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel