Bisnis.com, SIDOARJO - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menghentikan penyidikan atas tersangka tindak pidana perpajakan berinisial SMS dan D melalui wajib pajak PT SMS yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi gedung Lainnya.
Tersangka SMS dan D telah mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 44B UU KUP kepada Menteri Keuangan.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin menjelaskan bahwa kegiatan penyidikan tidak dilanjutkan, karena kedua tersangka telah melunasi kewajiban pajaknya dengan nilai pembayaran masing-masing sebesar Rp2.089.485.800. Total keseluruhan pelunasan Rp4.178.971.600.
Vita menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah memutuskan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan permintaan Menteri Keuangan.
Penghentian penyidikan ini sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No54/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersangka SMS dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No55 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tersangka D melalui Wajib Pajak PT SMS.
Vita dalam keterangan tertulis, Senin (1/4/2024), menjelaskan keberhasilan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dalam melaksanakan proses penyidikan yang menghasilkan pemulihan kerugian negara ini merupakan wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum DJP, kejaksaan, dan kepolisian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel