Bisnis.com, JAKARTA - Serikat pekerja PT Angkasa Pura II atau AP II buka suara terkait nasib karyawan di tengah proses integrasi antara Angkasa Pura I (AP I) dan Angkasa Pura II yang akan menghilangkan kedua entitas tersebut setelah prosesnya rampung.
Ketua Umum Serikat Karyawan Angkasa Pura II (Sekarpura II), Azis Fahmi Harahap menuturkan pihaknya berkomitmen mengawal dan memastikan proses integrasi ini berjalan dengan optimal baik bagi perusahaan maupun karyawan.
Fahmi menuturkan, Sekarpura II juga selalu mengawal seluruh Kebijakan yang diterapkan di Angkasa Pura II. Hal tersebut termasuk pemenuhan hak-hak karyawan saat nantinya AP I Dan AP II terintegrasi secara penuh dibawah InJourney Airports.
"Kami kawal terus pemenuhan hak-hak karyawan, sesuai komitmen Direktur Angkasa Pura Indonesia, tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pengurangan penghasilan," kata Fahmi saat dikonfirmasi pada Kamis (4/4/2024).
Adapun, Fahmi juga mengatakan proses komunikasi antara Sekarpura II dengan manajemen Angkasa Pura II dan Angkasa Pura Indonesia berjalan dengan baik selama berjalannya proses merger hingga saat ini.
Sekarpura II juga berharap proses merger tersebut dapat dijalankan dengan selalu mengedepankan prinsip Good Corporate Governance ( GCG) dan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, Direktur Human Capital Angkasa Pura Indonesia Achmad Syahir memastikan proses merger antara AP I dan AP II tidak akan menimbulkan pengurangan jumlah karyawan. Dia juga memastikan karyawan-karyawan AP I dan AP II tidak akan terkena pengurangan penghasilan.
"Kita tidak akan ada perubahan status karyawan, tidak ada pengurangan karyawan, dan tidak ada pengurangan penghasilan," jelas Achmad di Jakarta.
Namun, Achmad mengatakan, pihaknya akan melakukan penataan lokasi kerja para karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dia mengatakan, redistribusi karyawan juga akan dilakukan seiring dengan adanya regionalisasi daerah-daerah operasi bandara.
Penataan lokasi kerja ini dilakukan untuk meningkatkan kelincahan setiap unit dalam bekerja. Dia mencontohkan, jumlah pegawai yang nantinya akan bekerja di kantor pusat tidak akan sebanyak jumlah gabungan pegawai yang bekerja di kantor pusat AP I dan AP II.
"Ketika nanti resmi digabung, jumlahnya tidak akan sampai 1.400-an. Kita butuh yang lebih agile sehingga nanti akan ada penambahan lokasi kerja," kata Achmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel