Bisnis.com, JAKARTA — Pilpres 2024 tampaknya menjadi momentum berakhirnya kisah kebersamaan Presiden Joko Widodo beserta keluarga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Setelah menjadi kendaraan politik sejak dua periode menjabat Wali Kota Solo, dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hampir 10 tahun menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia, Jokowi tampak berbeda arah dengan partai berlogo banteng itu.
Memang, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai status hubungan Jokowi dan PDIP. Pihak Istana pada Januari 2024 lalu bahkan membantah renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan ‘partai Marhaen’ itu.
Namun, manuver politis sederet anggota keluarga Jokowi dan kritik terang-terangan PDIP terhadap Kepala Negara hingga dituding sempat ingin merebut jabatan ketua umum tampaknya menjadi sinyal keretakan hubungan itu.
Dengan hubungan yang kian renggang itu, pilihan kendaraan politik Jokowi dan anggota keluarganya di perpolitikan Indonesia pun patut dinanti.
PISAHNYA KADER TERBAIK
Pada pertengahan tahun lalu, puja-puji terhadap Presiden Jokowi digaungkan PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dalam pidatonya di perayaan puncak Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023), menilai bahwa Jokowi pantas menerima julukan sebagai kader terbaik PDIP.
Alasannya, Jokowi telah berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya dicintai masyarakatnya, namun juga dihormati oleh pihak luar.
“PDIP telah melahirkan seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya dicintai rakyatnya tetapi juga dihormati oleh dunia, kader terbaik PDIP Bapak Presiden Jokowi,” ujar Puan di hadapan ribuan kader PDIP yang memenuhi Gelora Bung Karno.
Tidak berselang lama, hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai mengalami pasang surut. Pemicunya adalah manuver anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024.
Gibran yang merupakan Wali Kota Solo yang juga diusung PDIP ternyata justru mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Keduanya dinyatakan menang oleh KPU dan mengalahkan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diajukan PDIP.
Kaesang di sisi lain, justru ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Aksi ini tampaknya mempertebal jarak antara Jokowi dengan PDIP.
Sinyal keretakan hubungan itu pun dikaitkan dengan ketidakhadiran Jokowi pada HUT ke-51 PDIP pada Januari 2024. Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah dan memastikan absensi Jokowi saat itu tidak menggambarkan hubungan Jokowi dengan PDIP.
“Komunikasi tetap baguslah dengan semua tokoh politik dengan semua tokoh partai. Komunikasi presiden bagus sekali,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).
Di sisi lain, kader-kader PDIP mulai terang-terangan mengambil posisi terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka mulai mengumbar kritik terhadap Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjadi salah satu kader yang paling sering menyuarakan kritik terhadap Jokowi yang dinilai tidak menjaga muruah demokrasi dan justur cawe-cawe terlalu dalam dalam Pilpres 2024.
Bahkan, Hasto menuding Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel