Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat kerja nasional (Rakernas) ke-V PDIP karena dianggap tak menjaga demokrasi dan tegakkan hukum.
Hasto mengatakan, Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum melawan sisi gelap kekuasaan. Apalagi, menurutnya, publik bisa melihat buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Oleh sebab itu, Hasto menyatakan PDIP hanya akan mengundang figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi dalam Rakernas V PDIP
"Spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum, menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Hasto mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai politik dengan sejarah panjang. Apalagi, lanjutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim Orde Baru yang tidak hargai hukum dan demokrasi.
"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," katanya.
Lebih lanjut, setidaknya ada tiga pembahasan utama dalam Rakernas V yang akan berlangsung selama tiga hari ini. Pertama, evaluasi hasil Pemilu 2024.
Kedua, perumusan sikap politik PDIP lima tahun ke depan. Ketiga, pembahasan strategi pemenangan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November 2024.
Rakernas ke-V PDIP akan mengambil tema "Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang", dengan sub tema "Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel