Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah bakal memperluas mandatori iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke sektor pekerja swasta menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang meragukan bahwa kebijakan ini dapat mengatasi persoalan backlog perumahan yang tak kunjung beres.
Sebagian berpandangan bahwa kebijakan iuran Tapera bisa menjadi angin segar untuk meneken angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog). Sementara sebagian lainnya berpandangan program Tapera tidak realistis dan hanya menambah beban rakyat.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) Ari Tri Priyono, mengaku pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk memungut iuran Tapera dari kalangan pekerja swasta.