Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran rakabuming Raka, dinilai perlu selektif dalam menentukan belanja prioritas pada APBN 2025, sejalan dengan alokasi anggaran pembayaran bunga utang yang meningkat. Lonjakan ini seiring nilai tukar rupiah yang dipatok lebih rendah dan lonjakan bunga utang.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan saat yang sama bunga utang jumbo yang dibayar pemerintah pada 2025 juga didorong dengan jatuh tempo utang yang ditarik saat Covid-19.
“Ketika itu kita tahu bahwa risiko dari perekonomian relatif tinggi sehingga ongkos pendanaan menjadi relatif lebih mahal. Kondisi ini akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan surat utang, yang beberapa diantaranya secara pendanaan itu relatif mahal,” katanya kepada Bisnis, Rabu (26/6/2024).
Oleh karena itu, Yusuf mengatakan bahwa pemerintah memiliki konsekuensi untuk membayarkan utang yang dilakukan, terutama pada periode pandemi Covid-19 dan sebelum covid, dengan ongkos pendanaan yang relatif tinggi.
Dia menilai, peningkatan belanja bunga utang akan mempersempit ruang belanja fiskal terutama pemerintah pusat, sehingga ruang gerak pos belanja lainnya semakin terbatas.
Dengan kondisi ini, pemerintah dituntut untuk lebih selektif dalam mendorong atau memutuskan anggaran belanja yang perlu diprioritaskan, khususnya dalam konteks mengejar target pembangunan pada 2025.
Selain itu, dalam konteks menentukan prioritas, menurutnya pemerintah baru juga perlu lebih bijak terutama dalam mengeksekusi beberapa belanja yang sifatnya janji politik di masa kampanye.
“Eksekusi dari janji politik di masa kampanye saya kira perlu mempertimbangkan bagaimana jatuh tempo utang tidak hanya di tahun 2025, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, dan juga mempertimbangkan ongkos pendanaan yang muncul dari rencana kebijakan tersebut,” jelasnya.
Pada saat yang sama, Yusuf menambahkan, pemerintah baru juga perlu selektif mengeksekusi program-program yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan lama.
“Sekali lagi, skala prioritas perlu dimainkan di sini untuk mengantisipasi ruang gerak atau ruang fiskal yang relatif terbatas,” kata dia.
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah juga menyoroti tingginya anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk pembayaran bunga utang yang mencapai Rp561 triliun pada 2025.
Menurutnya, pemerintah ke depan tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan datang.
Di samping anggaran untuk pembayaran bunga utang, anggaran belanja dalam APBN 2025 yang dirancang sebesar Rp3.500 triliun hingga Rp3.540 triliun, juga mencakup belanja pegawai sebesar Rp840 triliun, subsidi dan kompensasi Rp500 triliun, juga transfer ke daerah yang sebesar Rp900 triliun.
Dengan besarnya alokasi yang harus dianggarkan untuk belanja yang rutin tersebut, ruang belanja pemerintah mendatang dinilai menjadi tidak leluasa, terutama belanja terkait program prioritas pemerintah.
“Itu kan sebenarnya kita sudah bisa hitung, sehingga kalau muatannya terlalu banyak di dalam prioritas nasional yang mau dicapai, akhirnya semuanya tidak akan tercapai,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel