Bisnis.com, JAKARTA — Jika usulan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 disetujui, hal tersebut bakal menguntungkan sejumlah bank meskipun ada faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit Covid-19 perbankan hingga 2025. Bisnis mencatat, sisa kredit yang direstrukturisasi per 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp228,03 triliun, menurun jika dibandingkan dengan posisi pada akhir 2023 yang sebesar Rp265,78 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan, secara umum perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 akan baik sampai kemudian outstanding restrukturisasi di perbankan berkurang.
Langkah tersebut nantinya juga dapat mengontrol permasalahan kredit bermasalah atau nonperforming loan/NPL khusus di kredit usaha rakyat (KUR) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membaik. Debitur pun mampu melakukan pembayaran secara teratur sehingga tidak jadi beban bank.
Artikel tentang stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (29/6/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Pemilu Prancis Diwarnai Ketidakpastian Pasar
Investor di Eropa dihantui dengan ketidakpastian menjelang pemungutan suara Prancis pada Minggu (30/6/2024). Pemerintahan yang baru dikhawatirkan akan menempuh jalur fiskal yang berisiko seiring dengan kekhawatiran tingkat utang yang meningkat.
Kendati aksi jual saham dan surat utang negara Prancis akibat Presiden Emmanuel Macron mempercepat pemilihan suara telah mereda, imbal hasil obligasi 10-tahun telah melonjak di luar kendali.
Hal itu menciptakan gap yang luar biasa lebar dengan obligasi Jerman dengan selisih lebih dari 71 basis poin lantaran keyakinan investor bahwa Jerman memiliki risiko yang lebih rendah.
Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa partai sayap kanan Rassemblement National (RN, atau National Rally), yang dipimpin oleh Jordan Bardella , dapat memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional, diikuti oleh aliansi sayap kiri Nouveau Front Populaire (NFP, atau New Popular Front).
Keramik Murah Serbu Pasar, KPPI Siapkan Tindak Pengamanan
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memastikan memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures), Jumat, (21/6/2024), menyusul serbuan ubin keramik impor yang membuat rugi besar industri dalam negeri.
Komoditas ubin keramik dimaksud mencakup 12 nomor Harmonized System (HS) delapan digit, yaitu 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.
Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan bahwa penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan yang diajukan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI).
Permohonan ASAKI diterima KPPI pada 17 Mei 2024. Dalam hal ini ASAKI mewakili beberapa pabrikan dalam negeri, yakni PT Muliakeramik Indahraya, PT Arwana CitramuliaTbk, PT Jui Shin Indonesia, PT Angsa Daya, dan PT Asri Pancawarna.
Menimbang Keuntungan & Beban Bank Jika Restrukturisasi Kredit Covid-19 Diperpanjang
Meski memberikan dampak positif bagi sejumlah bank, namun Pengamat Ekonomi Aviliani mengingatkan agar perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 tidak malah membuat moral hazard. “Restrukturisasi itu tidak untuk umum. Akan tetapi, sebenarnya [restrukturisasi] adalah yang memang membutuhkan dan masih punya masalah,” katanya.
Setali tiga uang dikatakan Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah. Menurutnya, perpanjangan restrukturisasi yang terlalu lama dapat saja menciptakan moral hazard.
Menurutnya, debitur tidak memiliki insentif untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka karena adanya harapan bahwa akan terus ada keringanan. Selain itu, perpanjangan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 bisa saja hanya menjadi penundaan masalah.
“Restrukturisasi kredit yang berkepanjangan bisa hanya menunda masalah dalam debitur pada akhirnya juga tidak mampu memulihkan bisnis mereka, dan akan terjadi peningkatan kredit macet setelah masa restrukturisasi berakhir,” katanya.
Belanja Energi Membengkak Akibat Pelemahan Rupiah
Belanja negara terhadap belanja energi baik bahan bakar minyak, listrik hingga gas diperkirakan bakal membengkak seiring dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa dari sisi APBN, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 4 triliun. Akan tetapi, pelemahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya belanja negara sekitar Rp 10,20 triliun.
Artinya, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan defisit APBN sekitar Rp6,20 triliun. Peningkatan harga minyak (ICP) juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Lebih lanjut, setiap peningkatan harga minyak sebesar 1US$ per barel berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. Akan tetapi, peningkatan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya belanja negara sekitar Rp 10,10 triliun.
Ancang-Ancang Industri Keuangan Antisipasi Risiko Fenomena Judi Online
Fenomena judi online yang semakin marak berpotensi meningkatkan potensi risiko terhadap industri jasa keuangan. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti terhadap pelaku usaha untuk mengantisipasi fenomena tersebut.
Dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 3,2 juta warga teridentifikasi bermain judi online yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Identifikasi tersebut didapat dari sebanyak 5.000 rekening yang berhasil diblokir. Rata-rata para bermain judi online yang teridentifikasi ini bermain di atas Rp100.000 atau hampir 80% dari 3,2 juta pemain yang teridentifikasi.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, OJK menganalisis sejauh ini keterkaitan judi online dengan sektor jasa keuangan ada pada pemanfaatan rekening perbankan. Selain itu, transaksi judi online juga berkaitan dengan sistem pembayaran.
Meski begitu, Mahendra mengatakan OJK tetap mengantisipasi keterkaitan transaksi judi online ke sejumlah lembaga jasa keuangan lainnya. Misalnya, ada kekhawatiran pemain judi online memanfaatkan fasilitas pinjaman dari perbankan atau fasilitas beli sekarang dan bayar nanti (buy now pay later/BNPL) alias paylater guna main judi online.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel