Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global yang dapat menghambat prospek pertumbuhan jangka menengah. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil, yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Meski perekonomian global menunjukkan ketahanan, mereka mengakui bahwa ketidakpastian masih membayangi. Perry menyebutkan bahwa divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju membatasi kemampuan negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dia mendesak negara maju untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi dampak negatif tantangan global terhadap negara berkembang. Pertama, memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan arah kebijakan bagi pelaku sektor keuangan dan meredakan reaksi pasar. Kedua, mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan.
“Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Minggu (28/7/2024).
Dalam forum tersebut, Perry menyatakan bahwa ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga berkat regulasi dan pengawasan yang solid. Namun, upaya memperkuat ketahanan operasional harus terus diperhatikan mengingat semakin tingginya penggunaan teknologi digital. Perry menekankan pentingnya asesmen risiko komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu memitigasi risiko.
Dalam diskusi terkait inklusi keuangan, Perry menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Pada Presidensi Indonesia 2022, BI menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan: meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi keuangan dan perlindungan konsumen; implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal; dan digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel