Top 5 News Bisnisindonesia.id: Risiko Fiskal dari BJPS Ketenagakerjaan hingga Aksi PGEO di Kenya

Bisnis.com,04 Sep 2024, 08:21 WIB
Penulis: Redaksi
Pegawai melayani nasabah di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (4/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis, JAKARTA— Pemerintah memproyeksi rasio klaim jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto.
Rasio klaim tersebut termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) tahun ini, seperti yang tertuang dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. 
 

Ruang Risiko Fiskal BPJS Ketenagakerjaan Kian Lebar
Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 relatif terkendali. Namun untuk jangka menengah, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19, peningkatan manfaat, dan berlakunya rekomposisi iuran. Demikian seperti yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (3/9/2024).

Dalam program JKK, pemerintah memproyeksi rasio klaim 2024 ini sebesar 39,5% dengan tren menurun, dan rasio likuiditas sebesar 517,21%, serta aset neto sebesar Rp59,95 triliun. Kondisi tersebut dikategorikan aman dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk program JKM, proyeksi pemerintah adalah rasio klaim 2024 ini mencapai 91,4% dan memiliki tren meningkat. Proyeksi aset neto tahun ini sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif. Proyeksi ini dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1% untuk pendanaan program JKP.

PR Asuransi Tani Wujudkan 'Mimpi' Lumbung Pangan Prabowo
Celah perlindungan asuransi pertanian dapat menjadi ‘lubang hitam’ yang menggerus kesejahteraan petani. Perlu upaya ekstra untuk memperluas jangkauan penetrasi asuransi pertanian seiring dengan program lumbung pangan yang digadang-gadang oleh pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Termasuk dalam program lumbung pangan atau food estate di antaranya mencakup mencetak sawah seluas 250.000 hektare (ha), pengembangan kawasan 285.000 ha, pengembangan kawasan jagung 250.000 ha. Lalu, membangun bendungan sebanyak 12 unit, membangun jaringan irigasi 17.000 ha, memperluas lahan pertanian pangan produktif 20,4 km², hingga asuransi pertanian 1 juta ha.

Lebih lanjut, pemerintah Prabowo nantinya juga akan melakukan peningkatan akses pembiayaan petani seperti dengan program KUR pertanian/alsintan hingga subsidi resi gudang. Proyek ketahanan pangan itu akan dijalankan di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bagaimana respons pelaku asuransi pertanian terhadap potensi dari ambisi pembangunan lumbung pangan di Tanah Air di bawah pemerintahan Prabowo Subianto? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Sekuritas Asing hingga Lokal Revisi Naik IHSG
Sejumlah sekuritas merevisi naik target indeks harga saham gabungan (IHSG) di tengah geliat pasar saham di Tanah Air akibat masuknya dana investor asing sejalan dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan pada bulan ini.

Mirae Asset Sekuritas, perusahaan sekuritas asal Korea Selatan merevisi target IHSG menjadi 7.915 sejalan dengan masuknya dana asing. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan, pihaknya telah merevisi proyeksi IHSG hingga akhir 2024 menjadi 7.915, dari sebelumnya 7.585.

Dia juga menyambut positif, adanya potensi penerapan kebijakan pemangkasan suku bunga acuan atau rate cut, dari bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Menurutnya, sentimen itu akan mendorong likuiditas tambahan masuk ke pasar saham sehingga mendorong kinerja indeks komposit.

Gerak Cepat PGEO Akselerasi Potensi Geotermal Kenya
Potensi panas bumi yang melimpah di Kenya menarik perhatian PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. untuk ikut mengelolanya. Agresivitas negara tersebut dalam mengembangkan geotermal diharapkan bisa memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan bakal mengakselerasi proyek pengembangan panas bumi di Kenya. Di negara tersebut, perusahaan berencana untuk menggarap dua proyek berbeda, yakni Suswa dan Langolot.

Direktur Utama PGEO Julfi Hadi mengatakan bahwa pihaknya fokus untuk menjadikan emiten Pertamina Group tersebut sebagai produsen panas bumi kelas dunia. Hal tersebut membuat PGEO aktif mencari peluang di luar negeri, sambil tetap menjaga fokusnya mengembangkan panas bumi di Tanah Air.


Amundi AM, MI Asal Prancis Bakal Kuasai Minoritas Saham BRI MI
Manajer investasi asal Prancis, Amundi membeli saham anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) di bidang manajemen investasi, PT BRI Manajemen Investasi dengan porsi minoritas.

Dalam keterbukaan informasinya, manajemen Bank Rakyat Indonesia, termasuk Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Agustya Hendy Bernadi dan Department Head Adi Budiman mengatakan bahwa pada 30 Agustus 2024 perusahaan telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan Amundi Asset Management. Perjanjian itu merupakan Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat atau Conditional Share Subscription Agreement.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perjanjian itu bagian dari rencana transaksi pemesanan saham baru PT BRI Manajemen Investasi oleh Amundi. Perusahaan pun menegaskan tetap mengendalikan secara dominan entitas anak di bidang manajemen investasi itu. Berita selengkapnya bisa diakses melalui Bisnisindonesia.id.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Duwi Setiya Ariyanti
Terkini