Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Informasi Kredit (APIIK) menilai Indonesia masih memiliki tantangan inefisiensi pemanfaatan data keuangan, serta perlunya peningkatan evaluasi kelayakan kredit, dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis sektor keuangan di masa depan.
Ketua Umum APIIK Yohanes Arts Abimanyu menyampaikan buktinya berdasarkan rasio produk domestik bruto (PDB) terhadap utang rumah tangga di Indonesia masih berada di angka yang rendah, yaitu 16%.
Perbandingan ini jauh di bawah negara-negara seperti India dan Filipina, yang mencapai rata-rata 30%. Padahal, tingkat adopsi layanan keuangan di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85% dari populasi.
Data dari World Bank pada 2021 pun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau individu yang cukup umur, tetapi tidak memiliki rekening bank terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebanyak 97,74 juta orang dewasa. Jumlah ini setara dengan 48% populasi dewasa di dalam negeri.
Fenomena itu pula yang mendorong tiga Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI), dan PT PEFINDO Biro Kredit (idScore) menggagas APIIK pada tahun ini.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang peran penting biro kredit dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).
Sebagai langkah awal, APIIK melakukan studi besama EY Parthenon mengenai Ekosistem Pelaporan Kredit Indonesia dalam rangka memberikan pandangan yang komprehensif kepada regulator dan pemangku kepentingan terkait kondisi infrastruktur kredit nasional.
Studi ini berupaya memahami kinerja dan dinamika sektor pelaporan kredit di Indonesia, memahami industri pelaporan kredit global khususnya interaksi antara Public Credit Registry (PCR) dan Private Credit Bureau (PCB), serta mengidentifikasi berbagai kesenjangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kapabilitas penilaian kredit.
Hasil dari studi tersebut merekomendasikan agar Indonesia mempertahankan pendekatan sistem ganda (dual system approach) untuk infrastruktur pelaporan kreditnya, di mana PCR dan PCB memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi.
Saat ini, PCR di Indonesia direpresentasikan oleh SLIK OJK, yang fungsinya adalah sebagai basis data terpusat untuk data dari lembaga jasa keuangan (LJK).
Sementara PCB atau Biro Kredit Swasta mengumpulkan data beragam dari non-lembaga jasa keuangan (Non-LJK) untuk menghasilkan laporan terperinci dan skor kredit yang menilai kelayakan kredit dan pola penggunaan kredit.
Kombinasi keduanya diharapkan bisa mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan (unbanked).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel