Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mengungkapkan bahwa kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) perusahaan tetap terjaga dan tidak terdampak oleh penurunan segmen kelas menengah. Hingga Agustus 2024, CNAF mencatatkan NPF sebesar 1,22%, membaik sebesar 11 basis poin (bps) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 1,32%. Angka ini juga masih jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%.
Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman, menjelaskan bahwa secara bulanan, NPF perusahaan pada Agustus 2024 juga membaik sebesar 0,11% dibandingkan Juli 2024, di mana NPF tercatat sebesar 1,46%. "NPF CNAF saat ini masih lebih baik dibandingkan rata-rata industri multifinance, di mana data OJK mencatatkan NPF bulan Juni 2024 sebesar 2,8%," kata Ristiawan kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).
Untuk menjaga kesehatan portofolio, CNAF menerapkan sejumlah strategi, termasuk pemutakhiran sistem penilaian kredit guna memastikan kualitas nasabah yang disetujui memiliki risiko yang terkendali. CNAF juga aktif mengingatkan debitur mengenai pembayaran angsuran melalui WhatsApp dan telepon, serta sedang mengembangkan teknologi berbasis suara untuk memperkuat komunikasi dengan nasabah.
Selain itu, CNAF berencana menambah kanal dan metode pembayaran angsuran untuk memudahkan akses bagi masyarakat. "Kami terus berupaya agar pembayaran angsuran menjadi lebih mudah dan terjangkau," tambah Ristiawan.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah turun ke kelompok aspiring middle class selama 2019 hingga 2024, menjadi 47,85 juta. Penurunan ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat, yang dinilai turut berdampak pada kenaikan NPF di sektor pembiayaan. Pada Juni 2024, NPF di sektor pembiayaan tercatat sebesar 2,8%, naik dibandingkan 2,69% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengatakan bahwa penurunan populasi kelas menengah berdampak pada daya beli masyarakat, yang menyebabkan banyak orang menunda pembelian kendaraan. "Banyak kebutuhan pokok yang harus didahulukan, sehingga pembelian kendaraan sering kali ditunda," ujarnya.
Suwandi juga menambahkan bahwa peningkatan NPF dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, karena perusahaan harus mencadangkan dana tambahan untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah. "Jika NPF meningkat, perusahaan harus mencadangkan lebih banyak, yang tentunya akan mengganggu profitabilitas," jelasnya.
Untuk mengatasi dampak ini, Suwandi menyarankan adanya kerja sama antara pemerintah dan industri guna menstabilkan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat dapat kembali meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel