Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatatkan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik senilai Rp311 miliar. Angka tersebut naik 7,24% apabila dibandingkan dengan kuartal III/2024 yang mencapai Rp290 miliar.
Direktur Keuangan Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan pembiayaan kendaraan listrik perusahaan didominasi oleh mobil.
“Komposisi pembiayaan motor dan mobil listrik adalah 22% dan 78% dari total pembiayaan listrik perusahaan,” kata Gani kepada Bisnis pada Jumat (29/11/2024).
Gani mengatakan bahwa proporsi pembiayaan kendaraan listrik masih kecil apabila dibandingkan dengan total pembiayaan perusahaan. Namun demikian, dia memastikan bahwa Adira Finance tetap menunjukan komitmennya untuk mendukung adopsi kendaraan listrik di Indonesia, baik untuk motor maupun mobil.
Meskipun masih ada tantangan utama yang dihadapi industri kendaraan listrik. Terutama terkait dengan harga kendaraan listrik yang relatif mahal dibandingkan dengan kendaraan konvensional, infrastruktur pendukung seperti pos pengisian daya masih terbatas dan harga jual kembali kendaraan listrik masih belum pasti karena pasarnya masih baru dan kecil.
“Untuk mempercepat penetrasi EV, diperlukan kebijakan pemerintah melalui beberapa insentif yang diharapkan dapat membantu mendorong lebih banyak konsumen beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengisian daya juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan industri EV di Indonesia,” kata Gani.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp29,07 triliun atau mencapai sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan.
Regulator pun memperkirakan pembiayaan listrik akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah berupaya menjaring lebih banyak produsen otomotif untuk mendirikan pabrik kendaraan listrik di Indonesia.
Pasalnya, pemerintah memperluas cakupan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk pelaku usaha yang mengimpor mobil listrik berbasis baterai.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ahmad Faisal Suralaga mengatakan, dalam beleid tersebut, ada dua jenis insentif yang diberikan.
Pertama, bea masuk tarif 0% atas impor mobil listrik berbasis baterai dan insentif PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi.
Kedua, PPnBM DTP atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai yang diproduksi lokal. Insentif kedua ini sebelumnya tidak diatur dalam beleid lama.
“Pilihan kedua, bagi pelaku usaha yang impor dari negara yang ada FTA [free trade agreement] dengan Indonesia bisa mengurus pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk sesuai mekanisme kepabeanan," kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (26/11/2024).
| Baca Juga : Fintech Tergoda Peluang Bisnis Multifinance |
|---|
Beleid tersebut memungkinkan pelaku usaha dapat diberikan insentif atas impor mobil listrik BEV yang akan dirakit di Indonesia. Asalkan, BEV yang akan dirakit lokal itu memiliki capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling rendah 20% dan paling tinggi kurang dari 40%.
Dalam aturan baru, pemberian cakupan insentif PPnBM DTP untuk impor mobil listrik diperluas ke negara-negara yang memiliki perjanjian atau kesepakatan dengan Indonesia.
Artinya, negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan Indonesia, beberapa di antaranya meliputi negara-negara Asean, Australia, Jepang, Korea Selatan, China, Selandia Baru, hingga India.
“Harapannya, semakin banyak investor industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [KBL BB] yang tertarik untuk memanfaatkan pilihan skema insentif ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel