Bisnis.com, JAKARTA - Potensi perbankan syariah di Indonesia masih dapat terus dikembangan sejalan dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Pengamat menilai pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia perlu didukung secara anorganik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri perbankan syariah Tanah Air sebesar Rp935,42 triliun per November 2024. Jumlah tersebut setara dengan 7,45% dari total aset perbankan nasional, tak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mengakui bahwa market share tersebut belum ideal dan perlu ditingkatkan, baik secara organik maupun anorganik.
“Salah satunya adalah melalui pemerintah. Penempatan APBN dan APBD di syariah, kemudian kita harus juga dorong BUMN, hingga payroll [melalui bank syariah] di kementerian/lembaga,” katanya dalam diskusi media di kantor Bank Jago, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Emir menilai bahwa perbankan syariah akan sulit mengejar ketertinggalan dari bank konvensional tanpa adanya pertumbuhan anorganik. Salah satu jalan keluar yang diusulkan adalah konversi bank umum konvensional (BUK) menjadi bank umum syariah (BUS).
Dia mencontohkan konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada 2016, BPD Nusa Tenggara Barat menjadi Bank NTB Syariah pada 2018, hingga Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah pada 2022. Menurutnya, setiap aksi korporasi tersebut mampu meningkatkan market share perbankan syariah hingga 1%.
Saat ini, hal serupa tengah diupayakan pada bank milik pemerintah daerah Sumatra Barat, yakni Bank Nagari, yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Emir menyebut bahwa aset UUS Bank Nagari saat ini mencapai 18% dari keseluruhan aset perseroan dan terus bertumbuh secara organik.
Hal senada disampaikan oleh Yusuf Wibisono, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).
Dia menyebut konversi bank BUMN menjadi bank syariah sebagai langkah progresif yang sangat berdampak. Dia mencontohkan potensi konversi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menjadi bank syariah.
“Jika BTN dikonversi menjadi bank syariah, sebagaimana kasus konversi bank pembangunan daerah di Aceh, NTB, dan Riau-Kepulauan Riau, hal ini akan sangat signifikan. Market share perbankan syariah akan langsung menembus 10%,” jelasnya.
Rencana Akuisisi
Adapun, BTN telah menyampaikan rencana akuisisi Bank Victoria Syariah sebagai bagian dari proses pemisahan unit usaha syariahnya, BTN Syariah, menjadi bank umum syariah (BUS).
Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.
"BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan Waktu," ujar Nixon.
Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.
Seluruh proses akuisisi ini diharapkan dapat selesai sebelum semester I/2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel