Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kerja sama itu dibutuhkan untuk menjawab tantangan ekonomi global yang diprediksi melemah pada 2025.
Ketua Umum Perbanas, Kartiko Wirjoatmodjo, mengatakan pihaknya optimistis bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menjadi solusi menghadapi ketidakpastian global. Lingkupnya mencakup penguatan ekonomi domestik, penciptaan lapangan kerja berkualitas, ketahanan pangan, dan perumahan terjangkau,
“Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Kartiko dalam CEO Forum Perbanas-IBI di Jakarta, belum lama ini (22/01/2025).
Lebih lanjut, dia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan fiskal yang tepat untuk mengurangi dampak negatif pelemahan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah juga perlu mengelola risiko inflasi dan proteksionisme, serta mengoptimalkan berbagai sektor ekonomi domestik guna menjaga daya tahan perekonomian.
Perbanas mencatat bahwa selama 2015–2024, lapangan kerja tumbuh sebesar 3,3 juta per tahun. Namun, kualitas pekerjaan masih menjadi isu utama, terutama karena pandemi Covid-19 memperburuk ketimpangan antara pekerja formal dan informal.
Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas. Perbanas juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas komoditas prioritas seperti padi, jagung, ikan, dan tebu.
“Peran sektor pertanian sebagai motor ekonomi harus ditingkatkan dengan insentif kredit serta pengembangan produk hilir,” kata Kartiko.
Selain itu, integrasi data pertanian diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan perbankan. Program Tiga Juta Rumah, yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan Rp3–7 juta per bulan, mendapat apresiasi dari Perbanas. Dengan backlog perumahan mencapai 11,7 juta unit, program ini diyakini menjadi solusi penting, asalkan cicilan rumah tetap terjangkau di kisaran Rp1,1 juta per bulan.
“Peran perbankan sangat krusial dalam mendukung program ini, meskipun perlu penyesuaian untuk mengakomodasi profil risiko masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Kartiko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel