Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Dony Oskaria memastikan pengawasan terhadap lembaga pengelola investasi baru itu bakal berlapis.
Hal itu disampaikan Dony sebagai respons terhadap wacana masyarakat untuk menarik dana simpanan mereka dari bank-bank BUMN, yang hari ini resmi dikelola oleh Danantara.
"Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa. Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal Danantara. Ini harus diluruskan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Pria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney itu mengatakan, kondisi bank-bank pelat merah Indonesia bagus dan menjadi yang terbaik di Asean.
Untuk diketahui, wacana publik itu muncul karena kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto itu.
Tiga bank BUMN masuk ke dalam tujuh perusahaan pelat merah pertama yang kini resmi dikelola Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Senada dengan Dony, Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa publik tak seharusnya mempertanyakan transparansi Danantara, khususnya setelah Presiden Prabowo membuka kemungkinan lembaga itu bisa diaudit oleh siapa saja.
"Dan targetnya [Danantara] adalah membuat efisien dari sebelumnya. Itu yang sebelumnya orang enggak tahu mungkin, tapi audit itu membantah keraguan banyak orang," ujarnya usai ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Purbaya menekankan bahwa transparansi di bank-bank BUMN akan tetap didorong meski sudah berada di bawah Danantara. Dia menyebut masyarakat tidak perlu khawatir sehingga menarik dana simpanan mereka di BMRI, BBRI maupun BBNI.
"Kenapa? Pertama, aman. Kedua, dijamin saya, LPS. Saya cukup kaya [aman] menjamin dana mereka jadi enggak perlu narik dana dari bank gitu. Jadi, biasa aja business as usual, karena ini akan dikelola profesional dan transparan dari pidato tadi ya. Sebelumnya kan simpang siur," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut bahwa lembaga pengelola investasi dengan aset kelolaan sekitar US$900 miliar itu bisa diaudit oleh siapa saja.
"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Adapun dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) versi draf paripurna tanggal 4 Februari 2025, memberi mandat BPK untuk memeriksa Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
Danantara kini resmi mengelola aset tujuh BUMN seperti Pertamina, PLN, MIND ID, Telkom, Bank Mandiri, BRI dan BNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel