Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan telah memformulasikan penambahan pegawai baru untuk mendukung performa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan formasi kepegawaian itu ditujukan untuk menopang beban kerja otoritas pajak yang semakin bertambah. Apalagi, pemerintah juga akan menggencarkan kebijakan extra effort untuk mengamankan penerimaan pajak.
"[Penambahan ini] untuk mendukung semua direktorat, mulai dari kebijakan perpajakan, penyelidikan, hingga audit investigasi," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (7/9/2017).
Adapun dari 2.880 jumlah pegawai yang dibutuhkan otoritas fiskal, 1.721 di antaranya dialokasikan khusus untuk Ditjen Pajak. Selain Ditjen Pajak, Kemenkeu juga menyediakan kuota bagi Ditjen Bea Cukai sebanyak 575 orang.
Dari dua prioritas pegawai terbesar itu tampak pemerintah ingin fokus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun bea dan cukai. Optimalisasi penerimaan tersebut mencakup peningkatan kepatuhan formal wajib pajak melalui pengawasan dan program modernisasi sistem informasi perpajakan.
Di samping itu, penambahan pegawai di Ditjen Pajak juga terkait pencapaian target coverage ratio pegawai terhadap variabel tertentu misalnya audit coverage ratio atau ACR dan pengelolaan wajib pajak per account representative (AR).
Ditjen Pajak saat ini memiliki 341 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebagian KPP tersebut sudah mengalami kelebihan beban, jumlah staf tak berbanding lurus dengan beban kerja para pegawai pajak yang harus melayani jutaan WP.
"Jumlah WP yang patuh semakin banyak, pegawai di DJP saat ini ada sekitar 40.000. Sehingga satu KPP bisa melayani ratusan ribu," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
