Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat edaran tetang persyaratan teknis permohonan perpanjangan izin usaha niaga migas untuk kegiatan usaha niaga umum BBM.
Surat Edaran dengan Nomor: 0013.E/10/DJM.0/2018 tentang Persyaratan Teknis Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Niaga Migas Untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, diterbitkan 17 Oktober 2018.
Dalam SE tersebut, dengan diundangkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas untuk Kegiatan usaha Niaga Umum BBM, wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 KL.
Mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan penyiapan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 KL, pengaturan bagi badan usaha yang belum memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan BBM dengan kapasitas minimum 1.500 KL, diberikan tambahan waktu untuk menyiapkan sarana dan fasilitas penyimpanan BBM sampai dengan 31 Desember 2019.
Dalam keterangan resmi dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, tambahan waktu tersebut diberikan kepada badan usaha yang sedang membangun sarana dan fasilitas penyimpanan BBM dan/atau telah memiliki dokumen kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan BBM dan/atau telah memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan dibangun sarana dan fasilitas penyimpanan BBM milik sendiri.
Selanjutnya kepada badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM untuk menyampaikan permohonan perpanjangan izin usaha atau penyesuaian izin usaha beserta kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 60 hari setelah SE tersebut ditandatangani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
