Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar subsidi hingga 3 Desember 2019 sebesar 14,91 juta KL (102,81%) dari kuota sebesar 14,5 juta KL dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 15,46 – 16,20 juta KL.
Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Premium realisasi hingga 3 Desember 2019 sebesar 10,71 juta KL (97,40%) dari kuota sebesar 11 juta KL dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 15,46 – 16,20 juta KL.
Meskipun kuota solar subsidi telah terlampui, Pemerintah meminta PT. Petamina (Persero) sebagai operator distribusi BBM agar tetap menjaga pasokan sehingga tidak terjadi kekurangan, keterlambatan, dan kelangkaan BBM solar subsidi dan premium di semua SPBU di seluruh Indonesia.
BPH Migas sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian JBT Minyak Solar dan JBKP Premium terus meningkatkan pengawasan penyaluran Jenis BBM tersebut agar tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Salah satunya dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM Solar Subsidi dan Premium Penugasan.
Dalam rangka membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah dalam pengawasan pengendalian JBT Minyak Solar dan JBKP Premium agar lebih tepat sasaran, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi serta Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam, Selasa (03/12/19).
Dalam pertemuannya dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, M. Ibnu Fajar meminta peran aktif Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian solar subsidi dan premium penugasan agar lebih tepat sasaran dan tidak ada kelangkaan dan keterlambatan penyaluran BBM terutama pada saat menjelang hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada pertemuan tersebut mendukung penuh dan siap bersinergi dengan BPH Migas dalam mengawasi BBM Solar subsidi dan Premium penugasan.
“Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Tenggara yang signifikan, kami meminta kepada PT. Pertamina (Persero) dan BPH Migas untuk menjaga kesinambungan suplai BBM kepada masyarakat dan industri yang ada diwilayah Sulawesi Tenggara," terang Ali Mazi.
Sementara saat berkoordinasi dengan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam, M. Ibnu Fajar meminta dukungan dan peran aktif Polda Sulawesi Tenggara untuk mengawasi BBM Solar subsidi dan Premium penugasan.
“BPH Migas tidak mempunyai kewengan dalam penegakan hukum, oleh karena itu BPH Migas telah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian RI untuk menangani pennyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM,” ujarnya
Pengawasan bersama yang melibatkan kepolisian merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman BPH Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Nomor 02/MoU/KABPH/2018 dan Nomor: B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dan Pedoman Kerja antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia No. 01/PK/SES/BPH Migas/2019 dan No. B/88/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
“30 Pegawai BPH Migas yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ditambah 24 Komite/Pejabat BPH Migas yang telah mengikuti Pendidikan reserse di Pusdiklat Reserse Polri Mega Mendung akan di tugaskan dalam Tim Pengawasan Bersama yang melibatkan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pemda (Propinsi/Kabupaten/Kota), TNI/Polri, BIN, dan Komisi VII DPR RI serta PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan/SPBU di seluruh Indonesia," jelas Ibnu Fajar.
Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam dalam tersebut menyampaikan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres yang ada di Sulawesi Tenggara siap berkoordinasi dengan BPH Migas dalam mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM solar subsidi dan premium penugasan serta melakukan penindakan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Setelah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kapolda Sulawesi Tenggara, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar melakukan kunjungan ke PT. Pertamina (Persero) MOR VII guna memastikan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat Sulawasi Tenggara.
SAM ritel PT. Pertamina (Persero) MOR VII M Adib saat pertemuaan tersebut menyampaikan saat ini dengan sarana fasilitas yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) wilayah Sulawesi Tenggara, ketahanan stok bbm (coverage day) masih dibawah 15 hari.
Menanggapi hal tersebut, M. Ibnu Fajar meminta PT. Pertamina (Persero) MOR VII tetap menjaga ketersediaan stok BBM di wilayahnya dan memperpanjang coverage day tersebut dengan meningkatkan kapasitas TBBM demi ketersediaan energi di wilayah Sulawesi Tenggara.
Masih dalam rangka membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pengendalian JBT Minyak Solar dan JBKP Premium agar lebih tepat sasaran Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar berserta Anggota Komisi VII DPR RI Syafruddin H Maming melakukan kunjungan lapangan ke Terminal BBM Banjarmasin, Jumat (06/12/19).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan M Syaripuddin, Polda Kalimantan Selatan, BIN, dan Dinas ESDM Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan ini, Komite BPH Migas, M Ibnu Fajar menjelaskan gambaran kondisi realisasi terkini terkait JBT Solar dan JBKP Premium secara nasional dan khususnya yang ada di Kalimantan Selatan.
Dari Kuota JBT Solar Subsidi yang diteapkan oleh BPH Migas yang ditugaskan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk disalurkan di Wilaayh Kalimantan Selatan sebesar 265.841 KL, hingga 3 Desember 2019 realisasinya baru mencapai 218.287 KL atau 82,11% dari kuota.
“Kalsel merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang realisasinya masih dibawah kuota, dimana disebagian besar wilayah di Indonesai kuotanya sudah terlampui. BPH Migas meminta kepada PT. Pertamina (Persero) untuk tetap menjaga pasokan JBT Solar dan premium penugasan sehingga tidak ada kelangkaan terutama saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020," tegas Ibnu.
Selain itu jugas dirinya meminta Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah agar berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan melakukan penindakan hukum melalui Aparat Penegak Hukum apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan BBM besubsidi.
Tim Pengawasan bersama yang melibatkan Anggota Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Daerah selanjutnya melakukan pengawasan lapangan ke-12 SPBU yang telah terdigitalisasi (digitalisasi nozzle) di wilayah Kalimantan Selatan dari total 120 SPBU.
Koordinasi pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM solar subsidi dan premium penugasan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Menteri ESDM kepada Menteri Dalam Negeri No. 514/07/MEM.S/2019 tanggal 15 November 2019 yang meminta para Gubernur seluruh Indonesia agar membantu pelaksanaan pengawasan ketersediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP di daerah masing-masing dan surat Kepala BPH Migas Kepada Gubernur dan Kapolda seluruh Indonesia tertanggal 21 November 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
