Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bansos PKH Rp600.000 Per Keluarga, Ekonom: Jauh dari Ideal

Pemerintah idealnya mengalokasikan Rp440.000 per orang per bulan. Sehingga misalnya satu keluarga dengan dua orang anak, minimal mendapatkan BLT Rp1,7 juta per keluarga.
Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengalihkan sebagian dana desa sebesar Rp21-Rp24 triliun untuk dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak virus Corona.

Berdasarkan susunan APBN 2020 terbaru, terjadi penurunan dana desa yang akan digulirkan, dari Rp72 triliun menjadi Rp71,19 triliun.

Saat ini, sudah terdata ada sebanyak 5,8 juta keluarga di desa yang bisa menerima dana tersebut. Setiap keluarga rencananya akan mendapat Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan jumlah Rp600.000 bansos yang akan dibagikan ke per keluarga tersebut masih sangatlah kecil.

Menurutnya, pemerintah idealnya mengalokasikan Rp440.000 per orang per bulan. Sehingga misalnya satu keluarga dengan dua orang anak, minimal mendapatkan BLT Rp1,7 juta per keluarga.

"Dalam Perpres 54 terjadi penurunan dana desa. Sementara itu ada 75.000 desa yang dicover dana desa, tentu saja kesimpulannya angka Rp24 triliun sangat kecil. Perlu minimal Rp440.000 per orang agar keluarga tidak jatuh miskin," katanya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2020).

Bhima menilai, anggaran untuk bansos setidaknya ditambah sebesar Rp30-Rp40 triliun lagi.

Perhitungannya, dengan asumsi ada 15,1 juta penduduk miskin di desa, per penduduk mendapatkan Rp440.000 per bulan, maka dibutuhkan BLT Rp6,6 triliun.

"Tapi kalau disubsidi BLT 4 hingga 5 bulan berarti butuh Rp33 triliun in total," jelasnya.

Bhima menyoroti, penyaluran dana tersebut juga harus selalu diawasi karena ada potensi penyelewengan data yang dipegang aparatur desa cukup tinggi. Koordinasi dengan Kemensos menurutnya harus tetap ada.

Kemudian, tata cara pendistribusian BLT tersebut menurunya lebih baik disalurkan ke rekening setiap orang miskin di desa.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan jumlah 5,8 juta keluargga di desa yang bisa menerima bansos kemungkinan akan bertambah atau berkurang seiring dengan verifikasi yang saat ini masih dijalankan

Astera menerangkan pihaknya bersama dengan Kemendes, Kemendagri, hingga Pemda sedang melakukan verifikasi atas data keluarga miskin di desa tersebut.

Harapannya, verifikasi data dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu sehingga penyaluran dana desa secara langsung kepada keluarga miskin bisa dieksekusi pada akhir April ini.

Penyaluran dana desa ini juga tidak menunggu semua data selesai dan lengkap, desa yang terdampak akan diprioritaskan untuk mendapatkan dana tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper