Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Lho, Alasan Nominal Bansos Jabodetabek Perlu Ditambah

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai nominal bansos di Jabodetabek perlu ditambah untuk lebih mendorong tingkat daya beli masyarakat.
Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau distribusi bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta./Instagram@aniesbaswedan
Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau distribusi bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta./Instagram@aniesbaswedan

Bisnis.com, JAKARTA - Nominal bantuan sosial untuk masyarakat Jabodetabek dinilai perlu ditambah demi meredam penurunan daya beli yang kian drastis.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan mengatakan nilai Bansos Sembako DKI Jakarta memang mengalami penyesuaian dari Rp600.000 per KPM selama April-Juni menjadi Rp300.000 mulai Juli sampai akhir tahun ini.

Penambahan ini dihitung berdasarkan asumsi pengeluaran kelompok masyarakat miskin setiap bulannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020, total pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan berjumlah Rp471.882 per bulan dengan pengeluaran untuk makanan mencapai Rp339.519 per bulan.

Sementara pada penduduk miskin di perdesaan, total pengeluaran total berjumlah Rp433.281 dengan pengeluaran untuk makanan sebesar Rp331.492 per bulan.

“Kita bisa lihat bahwa 70 persen pengeluaran memang untuk makanan. Dengan asumsi PSBB diperketat seperti pada April-Juni, maka akan ada penurunan atau bahkan hilangnya expected income,” ujar Fajar saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (11/9/2020).

Fajar mengemukakan nilai bantuan idealnya adalah sebesar dua kali rata-rata pengeluaran bulanan atau sekitar Rp800.000 per bulan karena terdapat pula kelompok masyarakat yang rentan miskin akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, dalam skenario pengurangan nilai bantuan sebesar 50 persen, kelompok penerima manfaat menerima sesuai nilai pengeluaran rata-rata.

“Dengan nominal Rp300.000 yang baru, saya khawatir masyarakat tidak punya keleluasaan untuk pengeluaran lain yang seharusnya bisa dipenuhi lewat income selama PSBB transisi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar nominal bantuan dapat ditambah setidaknya Rp100.000 per penerima manfaat per bulan agar sesuai dengan pengeluaran kelompok miskin. Terlebih, untuk mengantisipasi PSBB yang durasinya panjang seperti yang terjadi sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bahwa warga Jabodetabek tetap akan menerima bantuan sosial berupa sembako jelang diberlakukannya pengetatan PSBB pada 14 September. Bantuan ini masuk dalam program khusus selama penanganan Covid-19 yang disalurkan sampai Desember 2020.

“Sampai saat ini masih berlangsung program bansos sembako untuk DKI dengan indeks bantuan Rp300.000 per keluarga sampai Desember,” kata Juliari saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (11/9/2020).

Bantuan ini adalah kelanjutan dari program sembako yang sebelumnya bernilai Rp600.000 yang diberikan dua kali dalam sebulan untuk periode April-Juni bagi 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini lalu diperpanjang sampai Desember dengan nilai yang dikurangi menjadi Rp300.000 per KPM per bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper