Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I.
Dia menyampaikan, pengerjaan proyek tersebut memiliki banyak tantangan jika melihat proyek-proyek SPAM yang sebelumnya telah berjalan, baik dari sisi pelaksanaan hingga ketika proyek selesai dan telah berjalan.
“Kita sudah banyak belajar proyek-proyek SPAM, kalau mau jujur tantangannya selalu cukup banyak untuk merealisir sampai titik final dan kemudian jalan,” katanya dalam acara Penandatanganan Perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I, Jumat (19/2/2021).
Aspek pertama menurut Sri Mulyani adalah terjadinya pembengkakan biaya atau cost overrun karena ketersediaan lahan atau perizinan, terutama ketika nantinya berkaitan dengan pembangunan jaringan pipa transmisi serta distribusi.
Pasalnya, proyek ini direncanakan akan disambungkan ke sebanyak 380.000 rumah tangga di lima wilayah kabupaten/kota dan provinsi.
“Kami mohon supaya ini diperhitungkan, jangan hanya dipikirkan proyek di dalam Jatiluhurnya, tapi jaringannya sampai ke rumah tangga, karena tentu manfaatnya baru akan terasa bila sudah disalurkan ke masing-masing rumah tangga,” jelasnya.
Baca Juga
Aspek kedua, Sri Mulyani mengingatkan terkait dengan komitmen pemerintah daerah (Pemda), terutama untuk memastikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah tersebut bisa melaksanakan target penyerapan air yang harus terus dijaga.
Pasalnya, nilai investasi proyek dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini sebesar Rp1,7 triliun, dengan masa kerja sama selama 30 tahun, yang terdiri dari 2,5 tahun masa konstruksi dan 27,5 tahun masa operasi.
Aspek ketiga adalah komitmen PDAM untuk memastikan kondisi finansialnya agar dapat melakukan investasi di sektor hilir, yaitu berupa pembangunan pipa.
“Kalau sudah dibangun di Jatihulur tapi PDAM tidak membangun pipa, airnya jadi tidak bisa dimanfaatkan di rumah tangga,” katanya.
Sri Mulyani mengingatkan tiga hal tersebut karena dia menilai proyek ini memiliki proses ekselusi yang rumit. Dia berharap, ketiga aspek ini bisa direncanakan dengan matang, sehingga tidak menjadi kendala ketika pengerjaan proyek selesai.
Dia menambahkan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah memastikan adanya nota kesepahaman yang rinci mengenai hak dan kewajiban antara Kementerian PUPR dan pemda yang akan menerima layanan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
