Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hindari Urbanisasi, Pertumbuhan Desa Lewat BUMDes Digenjot

Pemerintah kini tengah menekan jumlah urbanisasi dan bahkan mendorong kembalinya masyarakat desa yang dulunya pindah ke kota, untuk kembali ke desa yang ekonominya tengah dibangun.
Petugas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) AL-Barokah melayani masyarakat yang melakukan pinjaman untuk hajatan di Desa Gambor, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/11/2018). Bumdes Al Barokah Desa Gambor menyediakan pinjaman khusus untuk hajatan bagi warga dengan jaminan surat nikah, agar tidak terjebak rentenir./ANTARA-Budi Candra Setya
Petugas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) AL-Barokah melayani masyarakat yang melakukan pinjaman untuk hajatan di Desa Gambor, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/11/2018). Bumdes Al Barokah Desa Gambor menyediakan pinjaman khusus untuk hajatan bagi warga dengan jaminan surat nikah, agar tidak terjebak rentenir./ANTARA-Budi Candra Setya

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah mendorong upaya memajukan ekonomi desa dengan membantu pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuannya agar para masyarakat desa tidak melakukan urbanisasi atau berpindah ke kota.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan pemerintah kini tengah menekan jumlah urbanisasi dan bahkan mendorong kembalinya masyarakat desa yang dulunya pindah ke kota, untuk kembali ke desa yang ekonominya tengah dibangun.

“Kita sekarang berusaha untuk menekan urbanisasi, bahkan bila perlu membalik dari urbanisasi menjadi ruralisasi,” ujar Abdul pada acara ‘Halabihalal Gus Menteri dan Ketua BUMDes’ secara virtual, Senin (17/5/2021).

Menurut Abdul, caranya adalah dengan menekankan desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Maka itu, dia mendorong pengelolaan ekonomi dari hulu ke hilir oleh BUMDes di level desa dan BUMDESMA (Badan Usaha Masyarakat Desa Bersama) di level kecamatan sampai provinsi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan merujuk pada lirik lagu ‘Desa’ dari musisi Iwan Fals, Abdul juga mengatakan negara harus berpihak kepada petani. Abdul menuturkan hal tersebut didorong juga oleh Presiden Joko Widodo melalui sejumlah program seperti Food Estate, dan modernisasi pertanian.

“Supaya milenial tidak segan untuk bertani dan membangun pemahaman baru tentang pertanian. Sehingga pertanian adalah industri, dan pertanian [dipahami] bukan seperti dulu lagi. Itulah yang terus dilakukan oleh Pak Presiden,” ujar Abdul.

Adapun, kini Kementerian Desa PDTT tengah menunggu kepastian dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan nomor registrasi BUMDes, sebagai salah satu tahapan proses penataan BUMDes berbadan hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper