Bisnis.com, JAKARTA - Institut Studi Transportasi atau Instran menganjurkan agar proyek KA Cepat Jakarta – Bandung dihentikan sementara waktu untuk memulai proses audit agar pembiayaannya tak semakin membesar.
Berdasarkan laporan PT KAI (Persero), kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs per US$ Rp 14.28 ) menjadi US$8 miliar (naik US$1,9 miliar) atau setara Rp114,24 triliun.
Setelah dilakukan efisiensi, ternyata biaya dapat turun sedikit dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar setara Rp122,8 triliun.
Data dari PT KCIC menunjukkan terdapat biaya tidak terduga di pengadaan lahan sehingga membengkak 35 persen. Pada proses pengadaan lahan, di dalamnya terdapat pengerjaan relokasi fasos dan fasum, relokasi SUTT PLN, relokasi utilitas PDAM /Pertamina /Telkom, jalan akses, auxilarry building yang belum didetailkan dalam perencanaannya.
Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang menjelaskan apapun permasalahannya, proyek KA Cepat Jakarta – Bandung ini harus cepat diselesaikan agar tidak membesar lagi pembiayaannya mengingat proses konstruksi sudah mencapai lebih dari 70 persen.
Menurutnya, yang lebih penting dalam menyelesaikan persoalan pembengkakan biaya ini adalah tidak membebani keuangan negara.
Baca Juga
Dalam kondisi pandemi saat ini, keuangan negara masih dalam proses mencari stabilitas perekonomian karena berusaha bangkit dari pandemi Covid-19. Skema pembiayaan sebaiknya tetap dikembalikan seperti konsep semula yakni business to business (B2B) bukannya government to business (G2B).
“Sebaiknya proyek KA Cepat ini diberhentikan dulu sementara untuk segera diaudit dan diinvestigasi untuk mencari kekeliruan dalam perhitungan bisnisnya. Apabila tetap diupayakan tambahan biaya dari negara, yang paling untung tetap dari pihak konsorsium China karena kita membeli rel, fasilitas operasi, dan sarana KA cepat semua impor dari China. Pembelian secara impor baik sarana dan prasarana KA cepat dari China tentunya harus dibayar baru dikirim ke Indonesia,” jelasnya, Kamis (9/9/2021).
Apabila tetap menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), tentunya akan menyalahi komitmen awal seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No.107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung yang menyebutkan pelaksanaan penugasan dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.
Soal pembengkakan biaya ini, kata dia, dari sisi trase sebetulnya tidak memerlukan pembelian lahan baru karena menggunakan lahan jalan tol PT Jasa Marga. Dengan tidak adanya biaya yang dikeluarkan untuk membeli lahan, proyek tersebut sehurusnya bisa ditekan karena biaya terbesar dalam infrastruktur adalah pengadaan tanah
Namun, karena PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga tengah mengerjakan kontruksi bersamaan dengan transit join development (TOD), maka akan semakin berat pembiayaan kontruksi kereta cepat.
“Lebih baik dilakukan pentahapan, konstruksi HSR diselesaikan dulu kemudian dilanjutkan pembangunan TOD. Memang tepat jika pembangunan TOD ini pun berhasil niscaya akan terdapat bangkitan dan tarikan perjalanan baru menggunakan HSR dan kereta cepat ini dapat berfungsi sebagai kereta komuter,” imbuhnya.
Sementara itu, KCIC mengupayakan pembengkakan biaya pada proyek kereta Cepat Jakarta - Bandung berdampak minimal pada jadwal operasi kereta cepat yang rampung pada Desember tahun depan.
Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya menuturkan progres proyek kereta cepat telah mencapai 78,42 persen.
"Kami bersama konsorsium kontraktor terus melakukan koordinasi dan beragam upaya untuk mengejar target operasi pada Desember 2022," ujarnya, Jumat (3/9/2021).
Secara historis, proyek KCJB diawali secara solicited (digagas oleh pemerintah) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA) sebagai donatur.
Sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), hanya ada 1 trase Kereta Api Cepat sepanjang Pulau Jawa yakni 748 km antara Jakarta – Surabaya. Maka dilakukanlah studi oleh (JICA) pada awal 2014 KA Cepat Jakarta Surabaya dengan rencana biaya senilai Rp100 triliun.
Namun, tiba-tiba ada keputusan pada 2015 bahwa akan membangun KA cepat rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai Rp67 triliun. Padahal saat keputusan dipilih itu, semua kelengkapan studinya belum disiapkan oleh JICA.
Terlebih lagi, trase KA cepat Jakarta – Bandung ini tidak masuk dalam RIPNAS. Patut diduga, ia mengatakan ada kepentingan bisnis lain sehingga KA Cepat Jakarta-Bandung tersebut digulirkan terlebih dahulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
