Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Keceplosan, Menkominfo Johnny Plate Ikut Tax Amnesty

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa Menkominfo Johnny G. Plate mengikuti program Tax Amnesty.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menkominfo Johnny G. Plate dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022). Dok. Bank Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menkominfo Johnny G. Plate dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022). Dok. Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan fakta bahwa Menkominfo Johnny G. Plate ternyata mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sri Mulyani di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 pada Senin (11/7/2022). Kebetulan dalam forum tersebut Sri duduk berdampingan dengan Johnny G. Plate.

Menkeu mengatakan pemerintah sudah mengintegrasikan nomer pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor induk kependudukan (NIK).

"Kami juga menerapkan e-filing dan e-payment untuk pembayaran pajak melalui cara digital," katanya di Nusa Dua Bali, Senin (11/7/2022).

Dengan demikian, kata dia, wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan, tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan hartanya. 

Dia melanjutkan periode pemberlakukan PPS atau Tax Amnesty jilid II, tidak ada satupun perusahaan atau perorangan datang ke kantor pajak.

"Semuanya pakai online, sudah selesai. Termasuk Pak Johnny. Aku gak boleh ngomong karena Bapak kan data invididual, kalau Pak Johnny Plate menyampaikan beliau ikut dan tidak perlu hadir ke kantor," ucap Sri Mulyani.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) hingga Kamis (30/6/2022) mencapai 247,918 wajib pajak.

Berdasarkan data Ditjen Pajak per Kamis (30/6/2022) nilai harta bersih yang terkumpul selama pelaksanaan PPS mencapai Rp594,82 triliun. Harta tersebut terkumpul dari 308.059 surat keterangan yang diperoleh Ditjen Pajak hingga penutupan program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper