Bisnis.com, JAKARTA - Tahun depan merupakan tahun dengan tantangan fiskal yang sangat berat. Defisit APBN harus kembali maksimal 3%, sementara penanganan dampak Covid-19 masih membutuhkan perhatian Pemerintah karena kenaikan kasus aktif domestik pada angka 62.196 per 22 November.
Kemudian ancaman terhadap terjadinya krisis ekonomi tentu membutuhkan respons berbagai insentif fiskal agar dunia usaha dan perekonomian nasional tetap bisa produktif. Ditambah lagi 2023 telah memasuki tahun politik di mana kontestasi dan konstelasi politik nasional tentu makin hangat dan dinamis. Lalu, bagaimana otoritas ekonomi khususnya otoritas fiskal mendesain kebijakannya agar berbagai kepentingan nasional tersebut mencapai titik optimumnya?
Belanja negara sebagai salah satu intrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Karenanya, desain APBN 2023 menjadi kunci bagaimana Pemerintah menjaga momentum pertumbuhan perekonomian tahun ini berlanjut di masa depan.
Besaran APBN 2023 Rp3.061,2 menunjukkan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif atau countercyclical. Di mana belanja negara diarahkan untuk mengakomodasi tekanan terhadap perekonomian saat ini, di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, adanya tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan keuangan.
Untuk itu, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan diantaranya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
Alokasi tersebut di antaranya dimanfaatkan untuk bantuan iuran kepada 96,8 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional, penyediaan makanan tambahan bagi 50.000 ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis dan 138.889 balita kurus, pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang, membiayai penugasan khusus sebanyak 5.200 tenaga kesehatan, pembinaan dan fasilitasi 8,1 juta keluarga yang memiliki bayi usia 0—24 bulan, pembangunan 18 Rumah Sakit Pratama, pembangunan dan rehabilitasi 1.017 unit balai penyuluhan keluarga berencana (KB).
Baca Juga
Sementara di bidang pendidikan, sekitar Rp612,2 triliun anggaran digelontorkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar memiliki daya saing melalui peningkatan integrasi program antara pusat dan daerah. Anggaran tersebut di antaranya ditujukan untuk mencapai antara lain 994.300 mahasiswa melalui program Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah, 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar, tunjangan profesi guru kepada 553.500 guru non PNS, bantuan operasional sekolah bagi 43,7 juta siswa, bantuan operasional pendidikan bagi 6,2 juta peserta pendidikan anak usia dini dan 806.000 peserta pendidikan kesetaraan.
Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp391,7 triliun untuk mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Anggaran tersebut guna untuk pengembangan ekonomi digital diarahkan bagi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pembangunan 332 lokasi base tranceiver station (BTS), penyediaan akses internet baru di 9.755 lokasi dan penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps.
Hadirnya negara juga ditegaskan dalam pembangunan infrastruktur layanan dasar berupa pembangunan 5.379 unit rumah susun, 3.362 unit rumah khusus, pembangunan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik, serta pembangunan/rehabilitasi 801 unit sekolah sebagai sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
Dari sisi ketahanan pangan, terdapat alokasi sebesar Rp104,2 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan produksi pangan melalui tercapainya kawasan/fasilitasi penerapan budi daya masing-masing untuk padi seluas 229.800 ha, jagung seluas 40.000 ha dan kedelai seluas 150.000 ha.
Sedangkan penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan dilakukan melalui bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sejumlah 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 118 juta ekor dan bantuan sarana peti beku sejumlah 300 unit. Sementara pembangunan infrastruktur pangan, dan dukungan bagi petani dan nelayan diwujudkan melalui pembangunan 22 unit bendungan lanjutan dan 7 unit bendungan baru, pembangunan/peningkatan 6.900 ha jaringan irigasi oleh pusat.
Berbagai upaya dan strategi Pemerintah di atas menunjukkan bahwa APBN 2023 fokus pada peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menggunakan instrumen fiskal tersebut untuk memberi penguatan bagi sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga, tumbuh optimisme di masyarakat bahwa Indonesia akan mampu mengendalikan berbagai risiko ketidakpastian sekaligus mendorong masyarakat tetap waspada terhadap berbagai dinamika yang mungkin terjadi di masa depan. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memberi umpan balik terhadap kebijakan Pemerintah dalam bentuk partisipasi aktif dan pengawasan terhadap setiap rupiah pelaksanaan pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
