Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya menghadapi tahun baru dan mengajak dunia usaha optimistis menghadapi tahun 2023. Presiden juga menegaskan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, karena ada ancaman risiko ketidakpastian.
Menurut Badan Kebijakan Fiskal, di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi, risiko global mulai bergeser dari pandemi menjadi gejolak ekonomi global. Kenaikan inflasi global, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, potensi stagflasi menjadi tantangan. Risiko lain seperti scarring effect pandemi, krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim diperkirakan akan membayangi ekonomi global.
Namun, di tengah bayang-bayang gejolak ekonomi global, kita patut bersyukur karena realisasi penerimaan negara berhasil melampaui target. Data sementara, penerimaan sepanjang 2022 sebesar Rp2.626,4 triliun, mencapai 115,9% dari target Rp2.266,2 triliun. Penerimaan negara didominasi penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun (115,6% dari target).
Disusul oleh penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai 106,3% dari target, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP (122,2% dari target) dan hibah (610,8% dari target).
Alhasil, dengan realisasi penerimaan tersebut defisit APBN 2022 dapat ditekan dan terjaga. Per Desember 2022, defisit APBN tercatat Rp464,3 triliun atau 2,38% terhadap produk domestik bruto. Dengan defisit yang terjaga tersebut, pemerintah bisa menekan sumber pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp583,5 triliun dari sasaran awalnya Rp840,2 triliun atau turun 33,1% dibandingkan dengan 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan APBN yang sehat akan menjadi bekal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2023.
Baca Juga
Patut diketahui, sejak pandemi melanda dunia 2020 lalu, belanja negara melalui APBN digunakan untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, terutama dalam bentuk subsidi dan kompensasi energi serta program perlindungan sosial. Eksistensi pajak benar-benar diuji. Berbagai insentif pajak diberikan pemerintah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi penyaluran belanja subsidi dan kompensasi energi meningkat tajam menjadi Rp551,2 triliun, sedangkan anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp461,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutnya sebagai virtuous cycle, yaitu suatu siklus positif dimana APBN bekerja keras memulihkan masyarakat dan perekonomian. Pada akhirnya, masyarakat dan ekonomi bisa kembali memulihkan kesehatan APBN.
Secara historis, mari kita mengingat kembali tokoh pahlawan nasional Radjiman Wediodiningrat. Kala itu, beliau adalah ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Merujuk pada dokumen otentik BPUPKI-PPKI diketahui bahwa kata “pajak” pertama kali disebut beliau dalam suatu sidang panitia kecil soal “keuangan”. Hal tersebut memberi makna bahwa pajak sebagai sumber penting kekuatan negara telah “dibicarakan” oleh para pendiri bangsa dalam proses lahirnya Republik Indonesia.
Mengawali 2023 ini, hendaknya spirit Radjiman harus terus menjadi pengingat kita akan pentingnya pajak. Dengan spirit kesadaran pajak dan semangat gotong-royong semua elemen bangsa, optimisme menjaga APBN yang kuat bisa terwujud. Semangat gotong royong ini juga harus didasari oleh semangat sukarela warga negara dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.
Reformasi Perpajakan melalui penerapan Undang-Undang nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan turunannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja penerimaan. Di samping itu, yang paling penting perlu kita wujudkan adalah penerimaan pajak secara berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, partisipasi rakyat dan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi sangat diperlukan. Tanpa hal itu, maka semangat reformasi pajak yang sudah berjalan lama akan menghadapi jalan terjal.
Belakangan pajak ramai dibicarakan dan menjadi pemberitaan di sejumlah media massa. Ini menandakan bahwa di masyarakat mulai tumbuh kesadaran akan pajak. Hal ini harus kita kelola dengan baik. Karena pajak sekali lagi membutuhkan partisipasi seluruh rakyat. Kementerian dan lembaga, DPR, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, konsultan pajak, guru dan dosen, serta pemuka agama kembali bersama-sama bersinergi menggaungkan lagi pentingnya pajak bagi negara. Tak terkecuali para pesohor negeri perlu dirangkul untuk bersama-masa bertutur pajak. Maka, spirit Radjiman hendaknya selalu hadir ketika kita kembali mengingat pajak.
Pajak harus menjadi “kebutuhan” untuk bersama-sama secara sukarela kita wujudkan APBN yang kuat, mandiri dan berdaulat. Berkaca dari pandemi, inilah momentum bahwa sudah waktunya membuka mata dan hati kita. Pajak adalah bentuk partisipasi rakyat dalam membangun bangsa serta menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.
Akhirnya, dengan rahmat Tuhan, kita semua mampu menghadapi tahun yang penuh tantangan ini. Semoga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
