Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Lapor Jokowi, Pendanaan Covid-19 Bisa Bangun 2 IKN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan pembiayaan penanggulangan dampak pandemi Covid–19 pada 2020 dapat membangun dua ibu kota negara (IKN) sampai selesai.
Presiden Jokowi bersama sejumlah jajaran di IKN, Selasa (25/10/2022) - BPMI Setpres/Laily Rachev.
Presiden Jokowi bersama sejumlah jajaran di IKN, Selasa (25/10/2022) - BPMI Setpres/Laily Rachev.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat kenaikan pembiayaan dalam penanganan Covid–19 dalam APBN sebesar Rp903,5 triliun pada 2020 lalu dapat membiayai pembangunan dua Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tuntas. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa awalnya kebutuhan pembiayaan pada APBN 2020 hanya sebesar Rp741.8 triliun. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal 2020 membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran kebutuhan pembiayaan menjadi Rp1.645,3 triliun atau naik Rp903,5 triliun. 

“Saya sampaikan ke Pak Presiden, Rp900 triliun pembiayan meningkat. Itu sudah dapat dua IKN pak,” ujarnya dalam Rakornas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023). 

Menkeu menjelaskan bahwa APBN sebelum pandemi Covid-19, awal 2020, didesain defisitnya hanya 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp307 triliun, dengan pembiayaan Rp741 triliun. 

Begitu terpukul pandemi Covid-19, lanjut Sri Mulyani, pemerintah menerapkan UU No.2/2020 dan Perppu No.1/2020 sehingga defisit boleh naik untuk menjaga perekonomian Indonesia. Payung hukum ini kemudian diturunkan melalui Perpres No.72/2020 terkait perubahan APBN 2023, dengan defisit sebesar 6,34 persen atau senilai Rp1.039 triliun. Selanjutnya kebutuhan pembiayaan mencapai Rp1.645,3 triliun. 

Melonjaknya pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun tersebut akibat pendapatan negara yang terpukul saat perekonomian berhenti saat Covid-19 melanda.

“Penerimaan negara drop 16 persen, menjadi Rp1.600 triliun saja. Sementara belanja 2020 naik 12,4 persen, jadi kita terpukul di dua tempat, pendapatan turun, belanja naik. Makanya defisit naik jadi Rp947 triliun. Ini angka aktual dibandingkan Perpres tadi,” ujarnya. 

Seiring dengan semakin terkendalinya Covid-19, pada 2023 Sri Mulyani tidak lagi memberikan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19. Seluruh anggaran dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper