Bisnis.com, JAKARTA - Kekhawatiran akan benturan rute antara tol laut dan rute komersial menjadi salah satu hal yang utama dan pertama yang harus ditanggulangi. Caranya, penentuan rute tol laut langsung melibatkan swasta.
Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association Carmelita Hartoto menekankan sejak awal diwacanakan tol laut, hal ini yang disuarakan asosiasinya. Walhasil, setiap ada penetapan rute baru, INSA selalu dilibatkan sehingga benturan rute dapat terhindarkan.
"Pemerintah dan swasta berkolaborasi menghindari terjadinya pergesekan rute antara tol laut dan swasta, setiap tahun saat akan ditentukan rute-rute baru, kami selalu berkoordinasi dan saling koreksi," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (3/3/2022).
Lebih jauh, INSA menerangkan bentuk koreksi dari pelaksanaan rute tol laut dan rute komersial yakni mulai diliriknya konsep hub and spoke atau pengumpul dan pengumpan dalam pelaksanaan tol laut. Rute hub menggunakan kapal swasta dan rute spoke menggunakan kapal-kapal tol laut.
Hal ini yang juga diamini oleh PT Pelni (Persero) yang menjadi operator dengan rute tol laut terbanyak. Direktur Angkutan Barang dan Tol Laut Pelni Yossianis Marciano menegaskan hal yang sama.
Berdasarkan identifikasi Pelni, dari 39 rute tol laut pada 2023, terdapat 8 rute tol laut yang beririsan dengan rute komersial dan berpotensi dilakukan pola hub and spoke. Artinya, rute komersial membantu pengangkutan barang dengan kapal besarnya dari satu pelabuhan utama ke pelabuhan utama lain, sementara kapal tol laut yang lebih kecil memuat barang dari pelabuhan tujuan rute komersial ke wilayah-wilayah yang menjadi rute tol laut.
Baca Juga
"Skema hub and spoke dalam penugasan kapal tol laut saat menyinggahi Pelabuhan 3TP yang membutuhkan angkutan langsung yang bertujuan menjamin ketersediaan barang pada wilayah 3TP karena jumlah voyage per tahun bertambah dan port time kapal lebih efektif," tegasnya.
Dia bahkan menegaskan terdapat sejumlah manfaat ketika pola ini diterapkan. Dari aspek operasional, keuntungannya seperti jumlah pelayaran per tahun bisa bertambah, waktu berlabuh lebih efektif, dan jarak tempuh kapal berkurang.
Kemudian, dari aspek sumber daya dan aset, aktivitas awak kapal lebih produktif, umur ekonomis kapal menjadi lebih panjang, dan umur ekonomis crane kapal lebih lama.
Sementara dari aspek sosial ekonomi dapat terjadi peningkatan distribusi barang ke wilayah 3TP, peningkatan jumlah pelanggan sehingga pelayanan lebih optimal, serta ketersediaan barang pada wilayah 3TP terjamin.
Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung menerangkan proyek tol laut ini cukup minim dari segi pergesekan rute antara rute komersial dan tol laut. Alasannya, tol laut bertujuan menumbuhkan daerah 3 TP, proyek tol laut menjadi pionir munculnya perdagangan masyarakat sehingga dari swasta yang masih minim kompetensi.
"Setelah terjadi banyaknya pelaku usaha dan muatan di daerah tersebut, dari Ditlala akan meniadakan pelabuhan tersebut dalam trayek kemudian diberikan ke swasta atau komersial," tuturnya.
Khusus terkait data ini, Pelni juga sudah sempat menyebutkan sepanjang 2022 mengelola 14.508 TEUs pengiriman tol laut. Dari jumlah tersebut, 34 persen di antaranya merupakan muatan balik dan 66 persen muatan berangkat. Adapun, pada awal-awal tol laut bergulir, muatan balik hanya berkontribusi berkisar 3 persen.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan pergerakan ekonomi sebagai hasil dari pelaksanaan tol laut.
"Harapan kami ke depannya proyek tol laut ini bisa terus berjalan dengan adanya penambahan-penambahan baik dari sisi armada, anggaran maupun perbaikan-perbaikan di bidang lainnya," tambahnya.
Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi menegaskan pentingnya pola hub and spoke menjadi tumpuan utama aktivitas tol laut. Bahkan, pola ini perlu menjadi tulang punggung utama dari program tol laut ini.
Kontainer tol laut dititipkan di rute-rute komersial, dilanjutkan oleh kapal tol laut yang mengangkut ke daerah-daerah tujuan tol laut. Selanjutnya, jika terdapat daerah lainnya dapat pula memanfaatkan pelayaran rakyat (Pelra). Dengan begitu, subsidi yang diberikan lebih inklusif, karena dapat dirasakan oleh semua pihak.
"Periode Presiden Jokowi akan memasuki akhirnya, program unggulan tol laut ini perlu bertransformasi sehingga siapapun presiden berikutnya dapat meneruskan program ini dengan inovasi yang lebih baik," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
