Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mendorong agar pemimpin daerah dapat merealisasikan rencana pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen—5,7 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
“Tentu kita harus bergegas dan makin fokus pada upaya penuntasan pencapaian target-target RPJMN,” ujarnya dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2023 di Jakarta Convention Centre, Selasa (16/5/2023).
Dia memerinci bahwa dalam rencana kerja pemerintah diharapkan setiap Kepala Daerah dapat mengebut sejumlah peningkatan di bidang sosial dan ekonomi, mulai dari tingkat kemiskinan yang diharapkan mencapai 6,5—7,5.
Adapun, dia melanjutkan untuk mencapai rasio Gini sebesar 0,374-0,377 pada 2024, penurunan emisi gas rumah kaca hingga mencapai 27,27 persen, tingkat pengangguran 5,0—5,7 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,99—74,02.
Penyebabnya, orang nomor dua di Indonesia ini menuturkan bahwa pada 2024 akan menjadi rencana kerja tahun terakhir dari periode pembangunan jangka menengah nasional. Oleh karena itu, pemerintah tentu harus bergegas dan semakin fokus untuk menuntaskannya.
"Tema yang diusung mempercepat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan transport ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan pembangunan yang inkusif melalu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan esktrem, serta percepatan pembangunan," paparnya dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa (16/5/2023)
Baca Juga
Ma’ruf juga menyebut menegaskan bahwa RKP Tahun 2024 harus mampu menjawab, bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada setiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Tak hanya itu, dia juga meminta agar percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
Adapun, pembangunan yang berkelanjutan diwujudkan dengan terus memperluas inisiatif pembangunan rendah karbon dan transisi energi, yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
Pembangunan yang inklusif digerakkan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sementara itu, dia melanjutkan bahwa pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2024 juga membutuhkan investasi BUMN dan swasta, selain investasi pemerintah.
Ma’ruf menjelaskan bahwa sektor tersebut tentunya masuk dalam gerbong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama karena prinsipnya yang inklusif dan universal, serta mengedepankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
“Oleh karenanya, kemudahan investasi yang dijamin oleh regulasi sangat diperlukan guna mendorong pelibatan BUMN dan swasta. Selain itu semua, saya kira perlu pula mencari dan memanfaatkan peluang ekonomi baru, salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah,” pungkas Ma’ruf Amin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
