Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (Bank Agro) tidak dapat memenuhi target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2018. Dari target plafon senilai Rp145 miliar, perseroan tercatat menyalurkan kredit bersubsidi tersebut senilai Rp33,6 miliar, atau sekitar 23,51% dari target.
Direktur Utama BRI Agro Agus Noorsanto mengatakan, realisasi yang rendah tersebut disebabkan oleh berbagai kendala teknis. Misalnya, banyak debitur yang tidak lolos verifikasi di awal karena berbagai kendala.
“Umumnya karena masalah teknis, misalnya untuk petani sawit, tebu, tidak semua lolos verifikasi awal seperti sudah mempunyai kredit di bank lain. Kami juga mensyaratkan harus ada off-taker, sementara target untuk skema ini masih terbatas,” katanya, Senin (21/1/2019).
Ke depan, untuk memaksimalkan program tersebut, dia berharap pemerintah dapat meninjau kembali sistem dan prosedur, serta skema penyaluran yang KUR.
“Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran, perlu ditinjau kembali sistem dan prosedur dan skema penyaluran KUR, antara lain penerima KUR hanya dapat memperoleh satu kali kesempatan dan tidak bisa di-revolving, serta harus di bank yang sama,” katanya.
Secara nasional, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2018 mencapai Rp120 triliun, setara dengan 97,2% dari target yang dipatok Rp123,801 triliun.
Demikian pula, penyaluran KUR ke sektor produksi yang meliputi bidang pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa tercatat baru mencapai 46,8% dari total kredit. Porsi penyaluran itu lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 50%.
Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, realisasi penyaluran yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya penambahan permintaan kuota penyaluran oleh bank pada tahun lalu.
Menurutnya, penyaluran kredit dengan bunga subsidi 7% itu juga terus menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. “Kualitas kredit cukup baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang berhasil ditekan menjadi 1%,” katanya.
Terkait dengan penyaluran kredit ke sektor produksi yang juga belum mencapai target 50% terhadap total KUR yang disalurkan, Iskandar mengatakan bahwa hal tersebut berimbas pada pemangkasan plafon penyaluran kredit bersubsidi tersebut terhadap lembaga penyalur yang tidak memenuhi target.
Pada 2019, pemerintah menargetkan penyalurkan KUR mencapai Rp140 triliun. Dari jumlah tersebut, masih ada sisa Rp1 triliun yang belum diserap bank. Sisa alokasi tersebut, lanjutnya, dapat ditempatkan sebagai tambahan bagi bank yang mampu mencatatkan kinerja positif dalam penyaluran KUR.
"Dengan melihat kondisi tersebut, tahun ini kami belum menetapkan apakah akan kembali menarget 60% penyaluran pada sektor produksi. Prinsipnya, kami masih mengkaji dengan kondisi lapangan dan arahanya tahun ini tetap harus di atas 50%," ujarnya.
Di sisi lain, berdasarkan daerahnya, penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Jawa, dengan serapan mencapai 55%. Adapun, Sumatra dan Sulawesi masing-masing tercatat hanya menyerap 19,4% dan 11,1% dari total penyaluran.
Menurutnya, hal itu bukanlah isu utama dalam pelaksanaan penyaluran KUR. Menurutnya, penyediaan usaha saat ini didominasi oleh Jawa sehingga penyaluran kredit pun menyesuaikan kebutuhan pada debiturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
