Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gadaikan SK, BPD Meraup Cuan dari Anggota Dewan

Kehadiran anggota dewan baru ini membuat BPD bisa bermanuver menyalurkan pembiayaan konsumsi bagi mereka, dengan jaminan surat pelantikan yang baru diterima.
Ilustrasi/asbanda.com
Ilustrasi/asbanda.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pelantikan anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap provinsi ternyata membawa berkah bagi bank pembangunan daerah (BPD). Keberadaan mereka membuat penyaluran kredit multiguna terdorong setidaknya pada kuartal III/2019.

Merujuk Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, pertumbuhan kredit konsumsi yang disalurkan BPD hingga Juli 2019 masih mengalami perlambatan secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan tingkat pertumbuhan 7,2% yoy menjadi Rp303,2 triliun.

Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2018 yang sebesar  8% yoy.

Meski masih melambat, tetapi margin pertumbuhan kredit konsumsi pada Juli 2019 secara tahunan lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Setidaknya, tingkat pertumbuhan Juli 2019 dan Juli 2018 hanya terpaut 80 basis poin (bps), sedangkan pada Juni 2019 dibandingkan dengan Juni 2018 mencapai 110 bps. Bahkan, margin perlambatan di Mei 2019 mencapai 240 bps.

Terpangkasnya margin perlambatan ini berpotensi berlanjut hingga akhir kuartal III/2019. Alasannya, ada pelantikan anggota DPRD baru di setiap daerah pada Agustus hingga September lalu.

Kehadiran anggota dewan baru ini membuat BPD bisa bermanuver menyalurkan pembiayaan konsumsi bagi mereka, dengan jaminan surat pelantikan yang baru diterima.

Potensi ini terbukti dari paparan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Berdasarkan data mereka, ada setidaknya Rp1,02 triliun kredit multiguna yang sudah tersalurkan ke anggota DPRD yang baru dilantik Agustus lalu.

Jumlah itu mencapai 60% dari total kredit konsumsi yang disalurkan Bank Jatim pada Agustus-September 2019. Sebagai catatan, pada dua bulan tersebut, Bank Jatim menyalurkan Rp1,7 triliun kredit sektor ini.

“Katalis utamanya di konsumer dari Agustus-September 2019 penyaluran nett Rp1,7 triliun. Kontribusi terbesar sekitar 60% adalah dari kredit dewan, teman-teman dewan yang baru dilantik,” ujar Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Timur di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (16/10).

Penyaluran kredit multiguna ke anggota DPRD yang dilakukan Bank Jatim tahun ini tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode pelantikan anggota DPRD baru pada 2014 lalu yang hanya Rp700 miliar.

Selain Bank Jatim, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) juga turut mendulang untung dari penyaluran pembiayaan ini.

BARU DILANTIK

Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng Hanawijaya mengatakan, hingga kuartal III/2019 nilai kredit konsumsi yang disalurkan kepada anggota DPRD Jawa Tengah mencapai Rp748 miliar. Nilai ini berasal dari pinjaman yang diajukan 62% anggota DPRD yang baru dilantik.

“Trendnya mengalami kenaikan dari 5 tahun lalu, karena dasar pemberian kredit dari gaji anggota saat ini juga mengalami kenaikan,” ujarnya.

Hingga akhir September 2019 nilai kredit yang disalurkan Bank Jateng mencapai Rp48,59 triliun. Jika dibandingkan dengan total pembiayaan itu, kontribusi kredit konsumsi yang diambil anggota DPRD baru terhadap portofolio Bank Jateng mencapai 1,63%.

Hal serupa dirasakan PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Menurut Pemimpin Departemen Kredit Produktif Bank Sulselbar Akhmad Nur Rizal, kontribusi kredit konsumsi dari anggota DPRD terhadap pembiayaan per kuartal III/2019 mencapai 1,46% dengan nilai penyaluran mencapai  Rp198,27 miliar.

Namun, pembiayaan itu mayoritas baru berasal dari anggota dewan baru di tingkat kabupaten/kota.

“Karena pelantikan provinsi baru dilakukan September 2019, sehingga yang bermohon belum signifikan. Nominal permohonan plafon juga meningkat, karena adanya kenaikan gaji anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Rizal.

Bank Sulselbar disebutnya tidak memberi tingkat bunga khusus bagi anggota DPRD baru yang mengajukan kredit.

Tingkat bunga yang diberikan setara dengan kredit bagi ASN sebesar 12%. Untuk bisa mendapat pembiayaan, anggota DPRD baru harus menjaminkan surat keputusan pelantikannya ke bank.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper