Bisnis.com, JAKARTA - Sebagaimana rancangan pascamerger bank syariah himpunan bank milik negara (Himbara), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. efektif beroperasi pada 1 Februari 2021. Struktur baru kepengurusan BSI pun telah ditata sedemikian rupa, terutama personel yang menduduki posisi kunci di dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS).
Struktur kepemimpinan puncak itu, selain didasarkan atas komposisi kepemilikan saham bank syariah Himbara, tampaknya juga didesain untuk akselerasi capaian visi BSI menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia, dan top 10 bank terbesar di Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Becermin pada visi tersebut, terbesit asa besar umat Islam dan segenap rakyat Indonesia bakal memiliki sebuah entitas bank syariah yang jumbo dan kuat. Namun, tetap berpegang teguh pada prinsip inklusifitas, demokrasi ekonomi, dan humanitas.
Sepak terjang BSI diharapkan merangkul dan melayani semua kalangan nasabah. Demikian pula, eksistensi bank anyar tersebut tidak melibas lembaga keuangan mikro (LKM) syariah, seperti koperasi simpan pinjam syariah maupun Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang banyak bersentuhan dengan rakyat kecil dan pelaku UMKM.
Melainkan, bagaimana memosisikan LKM syariah sebagai mitra bisnis BSI yang berkonsentrasi menggarap lapisan usaha mikro dan ultramikro di pelosok yang sulit dijangkau layanan BSI.
Mengingat, masih banyak daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang tidak memiliki akses listrik, dan jaringan internet sehingga diharapkan kehadiran BSI bisa mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi antarmasyarakat.
Baca Juga
Profil seperti itu pula yang menjadi ekspektasi besar Muhammadiyah, di tengah kekhawatiran transformasi bank syariah Himbara menjadi bank besar yang eksklusif, yakni bank yang berorientasi pada perolehan laba besar yang bersumber dari proyek-proyek berskala besar, dan pembiayaan korporasi besar.
BSI juga dituntut kepiawaiannya untuk melayani masyarakat lintas generasi yang karakteristik aktivitas sosial-ekonominya berbeda sehingga menuntut model layanan yang berbeda pula. Hal ini mengingat populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa didominasi Generasi Z yang komposisinya mencapai 27,94%. Sementara itu, kalangan wirausahawan santri (santripreneur) juga sebagai pangsa pasar yang potensial untuk pengembangan aset keuangan syariah di Tanah Air lantaran jumlah santri yang cukup besar, yakni mencapai 3,96 juta orang dan 25.938 pesantren.
Di tengah tuntutan bank syariah yang harus inklusif, BSI menghadapi tantangan yang tidak ringan sebab semenjak pandemi Covid-19 melanda dunia, lingkungan ekonomi-bisnis telah berubah drastis. Estimasi kinerja bisnis perbankan tidak bisa lagi hanya bersandar pada indikator-indikator kinerja ekonomi-bisnis yang bersifat linear, dan kemungkinan semu.
Kondisi tersebut terjadi karena perubahan lingkungan ekonomi-bisnis kontemporer memiliki sejumlah karakteristik yang sulit diprediksi, yakni volatility (volatilitas), uncertainty (ketidakpastian), complexity (kompleksitas), dan ambiguity (ambiguitas).
Pertama, volatilitas. Makin tidak terkendalinya jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan keterbatasan pasokan vaksin virus dalam program vaksinasi, bisa menjadi penyebab anjloknya kinerja kredit perbankan. Pasalnya, kegiatan konsumsi, investasi dan bisnis masyarakat maupun perusahaan menjadi terganggu lantaran pembatasan aktivitas masyarkat.
Dampak berikutnya, durasi resesi ekonomi akan makin panjang karena tekanan PDB dari sisi produksi dan sisi konsumsi kembali terjadi. Dengan demikian, ketepatan estimasi pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7% (year on year/yoy) pada 2021 bergantung pula pada suksesnya program vaksinasi, dan penanganan pandemi berjalan lancar sesuai rencana, dan tanpa gejolak sosial yang berarti.
Kedua, ketidakpastian. Dunia usaha di masa depan penuh dengan kejutan, seiring dengan ketidakpastian berakhirnya masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga rendahnya pangsa pasar perbankan syariah, tidak hanya persoalan kecilnya aset pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Melainkan, persoalan ketahanan UMKM dan ritel menghadapi krisis kesehatan yang berdurasi panjang sehingga ketahanan pelaku UMKM di tengah krisis bergantung pada kemampuannya mengatasi masalah disrupsi digital.
Ketiga, kompleksitas. Masalah yang dihadapi dunia bisnis, bukan masalah bisnis itu sendiri tetapi ada banyak faktor masalah lain yang saling berkelindan, dan sangat kompleks. Sebut saja masalah kesehatan, ketersedian vaksin virus, manajemen kebencanaan, perubahan iklim, politik global dan volatilitas pasokan bahan baku.
Keempat, ambiguitas. Proyeksi kinerja ekonomi-bisnis seringkali bersifat semu karena tidak menggambarkan realitas sesungguhnya. Sebab, kemungkinan banyak variabel yang memengaruhi. Namun hal itu tidak dimasukkan dalam pertimbangan proyeksi, sehingga berimbas pada target-target kinerja perbankan yang kurang realistis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
