Bisnis.com, JAKARTA - PT Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan operator angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK).
Alih-alih bertempat di kantor Transjakarta atau kantor pengurus KWK DKI, prosesi penandatanganan tersebut dilakukan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KWK 2017 di gedung Graha Widya Bhakti I yang berada di kompleks kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, pihaknya hanya mengikuti undangan dari para pengurus KWK untuk melakukan MoU.
"Kami juga ingin selalu dekat dengan para pemilik KWK. Bagi kami tempat tidak menjadi halangan untuk kami bisa menyampaikan visi misi transjakarta. Karena MoU ini penting untuk kedua belah pihak," katanya di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (22/3/2017).
Budi juga menolak anggapan beberapa pihak menilai bahwa MoU antara Transjakarta dan KWK bernuansa politis. Pasalnya, Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.
"Kami gak ada maksud politis sama sekali, ini murni untuk pelayanan. Saya minta maaf sekaligus menjelaskan hal ini kepada ke KPUD DKI," jelasnya.
Ketua Umum KWK Jakarta Laode Djeni Hasmar mengatakan RAT digelar secara bergiliran di tiap-tiap wilayah Ibu Kota. Tahun ini, yang mendapat giliran merupakan pengurus wilayah Jakarta Barat.
"Kalau ada yang tanya kenapa [RAT digelar] di Golkar? Karena sudah tiap tahun di sini. Tiap giliran pengurus Jakarta Barat pasti di sini tempatnya," ungkapnya.
Dia juga menjelasskan latar belakang pendirian KWK juga tak lepas dari peran Kosgoro, salah satu organisasi sayap yang tergabung dalam Partai Golkar. Namun, dia mengingingatkan KWK tetap beroperasi mengusung nilai-nilai independen.
"Anggota kita dari mana-mana. Ada dari PAN, dari PKS. Gak cuma Golkar," katanya.
Setelah penandatanganan MoU, Transjakarta akan menyerahkan proses pembayaran sewa rupiah per kilometer kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Nantinya, pengurus KWK akan memasukkan penawaran ke situs LKPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
