Bisnis.com, JAKARTA–Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas transportasi umum akhir-akhir ini dipandang tidak akan cukup apabila tidak dibarengi dengan ERP.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan bahwa peningkatan transportasi umum tidak cukup apabila tidak didorong dengan kebijakan-kebijakan yang menggeser pengguna jalan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Itu tidak akan cukup apabila menggunakan kendaraan pribadi itu ternyata murah dan nyaman, orang akan cenderung memilih kendaraan pribadi. Oleh karena itu ERP, tarif tol dalam kota yang mahal, parkir yang mahal, dan harga BBM yang mahal itu adalah strategi untuk mendorong orang berpindah ke transportasi umum," kata Darmaningtyas pada (13/1/2019).
Darmaningtyas pun menambahkan bahwa pernyataan Anies tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak memahami Pola Transportasi Makro (PTM) yang sudah dicanangkan sejak 2003 untuk membenahi masalah transportasi di DKI Jakarta.
Dalam PTM tersebut disebutkan bahwa ERP juga termasuk dalam paket pembenahan transportasi di DKI Jakarta yang juga dijalankan bersamaan dengan pembangunan sistem transportasi umum yang baik.
Terkait dengan mundurnya Q-Free dari proses pelelangan, Darmaningtyas menerangkan bahwa kemungkinannya adalah karena ketidakjelasan proses lelang dari Pemprov DKI dan Q-Free merasa pihaknya tidak akan memenangkan lelang tersebut karena adanya satu peserta yang memaksakan diri untuk menang.
Baca Juga
"Panitia lelang dihadapkan pada suatu dilema besar. Bila perusahaan A yang menang, pasti perusahaan B yang kalah akan mencari celah agar panitia lelang bisa masuk bui, bila perusahaan B yang menang sementara teknologinya belum terbukti handal dan bermasalah panitia lelang akan dituduh kongkalikong dengan perusahaan B yang teknologinya belum handal," terang Darmaningtyas.
Untuk memastikan agar ERP di DKI Jakarta dapat diimplementasikan secara keseluruhan, Darmaningtyas menyarankan agar jangkauan ERP diperluas hingga jalan nasional agar proses lelang bisa dilaksanakan oleh BPTJ.
Darmaningtyas menerangkan bahwa BPTJ hingga saat ini BPTJ hanya bergerak di wilayah abu-abu dimana masing-masing pemda di Jabodetabek enggan bertanggungjawab atas masalah tersebut seperti kawasan perbatasan tempat ERP ring 3.
Saran kedua adalah agar institusi internasional seperti Bank Dunia diikutkan dalam proses tender agar teknis tata kelola ERP bisa lebih baik.
Hal ini pun dengan catatan jangan sampai pelibatan tersebut dipolitisasi dengan wacana bahwa proyek ERP didanai dengan hutang luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
