Bisnis.com, JAKARTA -- Stabilitas harga diyakini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengungkapkan kerja sama yang erat dan koordinasi yang terjalin antara BI dan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta telah mampu menjaga inflasi ibu kota berada di level yang rendah dan terkendali.
Hal tersebut diklaim mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017. Selain itu, juga menghasilkan pencapaian inflasi sebesar 3,3% secara year-on-year (yoy) di DKI Jakarta pada 2018, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,7% yoy.
Realisasi tersebut juga searah dengan sasaran capaian inflasi nasional yang sebesar 3,5% plus minus 1%.
"Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar, 17%, dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia," ujar Dody dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, seperti dikutip dari pernyataan resmi, Senin (25/3/2019).
Dalam sertijab tersebut, yang digelar hari ini, Hamid Ponco Wibowo dilantik sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta yang baru menggantikan Trisno Nugroho.
Pada 2018, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tetap terjaga di level 6,2% secara tahunan. Capaian ini disebut didukung oleh kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi.
Dia menambahkan komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di DKI Jakarta, menjadi barometer perekonomian Indonesia.
Apresiasi juga disampaikan atas sinergi menyukseskan pengembangan ekosistem non tunai di DKI Jakarta, di antaranya dalam wujud elektronifikasi seluruh transaksi Pemprov, integrasi pembayaran moda transportasi, dan penyaluran bantuan sosial secara non tunai bekerja sama dengan Bulog, BUMD, serta perbankan.
Dody menambahkan Kantor Perwakilan (Kanwil) BI DKI Jakarta akan memasuki babak baru melalui peningkatan status dan fungsi sebagai advisor bagi Pemda dalam hal pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, perizinan dan pengawasan sistem pemerintahan, elektronifikasi, serta perlindungan konsumen. Termasuk, kedudukan pimpinan dengan rentang jabatan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya.
"Dengan peningkatan status dan fungsi tersebut, diharapkan akan memperkuat value preposition BI kepada stakeholder secara prima," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi atas sinergi BI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah berjuang bersama-sama mewujudkan kondisi ekonomi yang positif di ibu kota.
"Pemprov DKI Jakarta juga senantiasa menggunakan data-data dan analisis dari BI untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan ekonomi DKI Jakarta, termasuk dalam pemetaan atas pemenuhan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan stabilitas harga inflasi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
