Kabar24.com, JAKARTA – Pemerintah daerah harus mendapatkan intervensi publik yang besar terkait peningkatan mutu pendidikan.
Minimnya interaksi publik terutama dengan pemerintah daerah selama ini, dinilai menjadi salah satu simpul permasalahan pendidikan di Indonesia.
Koordinator Kawal Pendidikan, Fasli Jalal menuturkan, pemerintah daerah perlu mendapatkan intervensi yang besar karena daerah merupakan kepanjangan tangan dari pusat dan bertanggung jawab untuk setiap perkembangan pendidikan yang terjadi di daerahnya.
Apalagi, diketahui pemerintah daerah juga bertanggung jawab besar terhadap dana pendidikan yang mayoritas dialokasikan melalui dana transfer daerah.
Seperti diketahui, total pagu anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 adalah sebesar Rp424,25 triliun yang tersebar di beberapa kementrian. Kemendikbud memperoleh sebesar Rp49,23 triliun, Kementrian Agama Rp 46,84 triliun, Kemenristek Dikti Rp37,02 triliun, dan kementrian lainnya Rp 10,72 triliun.
Sisanya yakni pagu anggaran pendidikan terbesar dialokasikan dalam dana transfer daerah.
"Dana besar di daerah ini sebenarnya telah menghasilkan perkembangan yang cukup banyak, mulai akses sekolah, fisik bangunan sekolah yang lebih baik, hingga dana sertifikasi yang kini sudah dinikmati guru-guru. Namun dari semua perbaikan itu, mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan besar," tuturnya seusai acara launcing kawalpendidikan.org di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Dia menuturkan belum berbanding lurusnya peningkatan akses maupun fasilitas dengan mutu pendidikan, salah satunya dikarenakan kurangnya konsistensi pemerintah daerah. Cukup banyak pemerintah daerah melontarkan janji manis terkait pengembangan pendidikan saat kampanye pemilihan daerah, namun berujung nihil pada saat implementasi.
"Kenapa dialog wacana pendidikan ini tidak maju, karena isu pendidikan terlalu elitis. Hanya di tataran birokrat yang mengerti benar apa itu akses dan lainnya terkait pendidikan. Sementara masyarakat tidak terlalu memahami sehingga tidak mendesak pemerintah daerah yang pada saat kampanyenya menjanjikan pendidikan bermutu," ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional periode 2010-2011 itu.
Karena itu, menurut dia, sangat penting masyarakat untuk bisa mengawal kebijakan pemimpin daerahnya. Tidak hanya saat telah menjabat sebagai kepala daerah, ujar Fasli, melainkan dimulai sejak kepala daerah mencalonkan diri saat Pilkada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
