Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tax Amnesty: Jokowi Sayangkan Partisipasi di Kalimantan

Presiden Joko Widodo menyayangkan rendahnya tingkat partisipasi tax amnesty di Kalimantan, padahal pulau tersebut terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang menjadi sektor industri unggulan.
Presiden Joko Widodo (berdiri, kedua dari kiri) melihat petugas pajak melayani wajib pajak yang ikut serta dalam program Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Gabungan di Jalan M.I. Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Presiden mengapresiasi keikutsertaan masyarakat dalam program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)./Antara-Setpres-Cahyo Bruri Sasmito
Presiden Joko Widodo (berdiri, kedua dari kiri) melihat petugas pajak melayani wajib pajak yang ikut serta dalam program Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Gabungan di Jalan M.I. Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Presiden mengapresiasi keikutsertaan masyarakat dalam program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)./Antara-Setpres-Cahyo Bruri Sasmito

Kabar24.com, BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo menyayangkan rendahnya tingkat partisipasi tax amnesty di Kalimantan, padahal pulau tersebut terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang menjadi sektor industri unggulan.

Tercatat, hingga 3 Desember 2016 hanya 23.000  wajib pajak yang mengikuti tax amnesty, atau setara dengan 1,8% dari total keseluruhan wajib pajak wajib SPT yang berjumlah 1,3 juta.

"Penerimaan uang tebusan secara nasional mencapai Rp99,2 triliun, sementara repatriasi mencapai Rp143 triliun. Buat saya itu masih rendah. Jumlah WP di Kalimantan yang ikut tax amnesty juga sedikit," jelas Presiden, Senin (5/12/2016).

Dia menargetkan tingkat keikutsertaan tax amnesty di Kalimantan dapat meningkat hingga akhir periode II.

Tak hanya itu, Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan mengecek pertumbuhan keikutsertaan tax amnesty di Kalimantan pada akhir Desember.

Menurutnya, penerimaan uang tebusan dan repatriasi dari program tax amnesty ini sangat berarti bagi modal pembangunan bangsa.

Selama periode 2014-2019, negara membutuhkan dana sebesar Rp4.900 triliun, namun APBN hanya mampu menyediakan Rp1.500 triliun saja.

Dia telah merencanakan pembangunan pada sektor-sektor strategis, seperti perhubungan, pariwisata, energi, dan lain-lain.
Semuanya membutuhkan dana pembangunan yang tak sedikit.

"Ada uang rakyat Indonesia senilai Rp11.000 triliun di luar negeri. Jadi uang kita itu banyak, ngapain menarik uang dari investor luar negeri kalau sebenarnya ada dana dari negeri sendiri? Tinggal mau berpartisipasi atau tidak," jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Balikpapan untuk melakukan sosialisasi tax amnesty dan melaksanakan kegiatan lainnya.

Dalam kegiatan sosialisasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno turut mendampingi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nadya Kurnia
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper