Bisnis.com, JAKARTA--Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan pemetaan kembali kondisi geologi daerah Palu dan sekitarnya.
Data yang diperoleh akan menjadi rekomendasi teknis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya gempabumi Palu dan sekitarnya.
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar mengatakan, sejauh ini sudah ada empat lokasi alternatif yang aman untuk relokasi hunian warga korban gempa.
"Empat lokasi itu ada di Duyu, Talise, Sidera, dan Balaroa. Tapi masih dalam bentuk kajian," ujar Rudy di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/10/2018).
Pihaknya masih akan terus melakukan survei dan pengkajian untuk mencari alternatif lokasi yang paling ideal. Tujuannya untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa bila kembali terjadi bencana.
Rudy menekankan salah satu mitigasi bencana yang terbaik di daerah rawan bencana adalah melalui pembenahan tata ruang.
Baca Juga
"Kami bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BNPB, BMKG, dan Pemerintah Daerah akan bersama-sama menggodok rekomendasi untuk diimplementasikan di Palu, baik itu berupa tata ruang maupun rehabilitasi, rekontruksi. Wilayah kita sering tidak stabil ada gempa, gunung berapi, kita tidak bisa menghindar. Tentunya hanya modal usaha beradaptasi dari infrastruktur dan manusianya," katanya.
Dia menuturkan saat ini penyelidikan geologi masih masih berlangsung dan dia berharap dalam 1 bulan rekomendasi teknis dari Badan Geologi akan dikeluarkan. Diharapkan rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi Palu dan sekitarnya.
Adapun mengenai pendanaan relokasi dan teknis pembangunan nantinya, ia serahkan kepada kementerian terkait.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan pentingnya peninjauan kembali rencana tata ruang di seluruh wilayah Indonesia untuk memetakan wilayah mana saja yang terklasifikasikan dalam wilayah rawan bencana geologi. Hal itu penting dilakukan demi memastikan daerah-daerah yang layak dijadikan hunian tempat tinggal.
"Dengan adanya otonomi daerah dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diserahkan kepada Pemerintah daerah/kota, perlu peninjauan secara saintifik atau keilmuan daerah mana yang bisa digunakan untuk hunian manusia dalam berbagai kegiatan," kata Jonan dalam sambutannya di acara Geoseminar: Informasi Geologi Sebagai Dasar Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Terjadinya Gempa Bumi Palu di Jakarta, Jumat (12/10).
Dia berujar penyusunan RTRW di setiap kabupaten/kota harus disertakan dengan analisa kegeologian melalui poin mitigasi bencana. Analisa ini penting dilakukan demi menghindari jumlah korban yang lebih besar apabila terjadi gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.
Ke depan, Jonan berharap ada institusi yang memegang otoritas dalam menginformasikan terkait wilayah layak huni berdasarkan kajian kegeologian. Terlebih secara keilmuan, aktivitas tektonik dan vulkanik dan besaran magnitudo belum bisa terdeteksi hingga saat ini.
"Saya kira harus ada otoritas mewakili negara yang menginformasikan kepada masyarakat luas terkait. Saran saya front runner-nya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Badan geologi akan mendukung untuk bisa menjelaskan (potensi bencana geologi) dan ada pencegahan," kata Jonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
