Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Demokrat tidak akan berhenti mengkritik terhadap kekurangan penyelenggaraan Pemilu 2019 guna menciptakan kontestasi yang kredibel.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengungkapkan bahwa kader-kader partainya kerap mengkritik penyelenggara pemilu dan pemerintah.
Tujuan dari kritik itu adalah agar seluruh tahapan Pemilu 2019 bisa dapat dipercaya oleh publik.
Salah satu kritik anyar dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Andi Arief yang mempertanyakan isu surat suara tercoblos dalam tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.
Kendati isu hoaks itu menggelinding ke masalah hukum, Didi menilai motivasi koleganya adalah untuk memastikan tidak ada persoalan dalam penyelenggaran pemilu.
“Persoalan Bung Andi Arief ini agak didramatisir, mungkin karena dia selebritis di Twitter. Tapi untuk menjaga demokrasi, kami tak bisa bilang ini adalah kritik yang pertama dan terakhir,” katanya dalam acara diskusi Menuju Pemilu Bermutu di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
Baca Juga
Terkait hoaks surat suara tercoblos, Didi menyayangkan respon berlebihan yang diperlihatkan pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo paling bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
Namun, tambah Didi, pemerintah terkesan ‘terbawa perasaan’ menanggapi isu yang dilontarkan oleh Andi Arief.
Dia membandingkan pemerintahan saat ini dengan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih akomodatif terhadap kritik.
“Zaman Pak SBY apa tidak gila kritikannya. Bahkan isu hoaks yang dulu bisa bawa kerusuhan tapi pemerintah dengan arif dan bijaksana tetap perintahkan pemilu berjalan dengan baik,” ujar Didi.
Pekan ini, isu surat suara tercoblos dalam tujuh kontainer menjadi ramai di publik setelah Andi Arief menuliskan cuitan di akun media sosial pribadinya.
Andi mengklaim hanya meneruskan rasa penasaran pengguna media sosial atas beredarnya rekaman yang menyebutkan surat suara tercoblos di Tanjung Priok.
Komisioner KPU merespon cuitan Andi dengan mendatangi otoritas bea dan cukai di pelabuhan. Setelah terbukti hoaks, KPU pun melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri.
“Soal isu kontainer ini biasa saja. Serahkan ke penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang lempar isu dari awal,” kata Didi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
