Bisnis.com,JAKARTA- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menilai ada tiga tantangan hukum serta HAM yang mendesak dibahas dalam debat calon presiden.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan mengatakan bahwa tiga tantangan itu meliputi hukuman mati, intoleransi dan ancamannya terhadap demokrasi, serta rule of law.
Terkait hukuman mati, menurutnya, selama periode pertama Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengeksekusi mati 18 orang. Hal ini, tuturnya, membuat Indonesia dihantam kritik keras oleh dunia internasional karena melanggar norma hak asasi manusia internasional.
“Namun di sisi lain, sejak medio 2016 lalu, Indonesia belum melanjutkan eksekusi mati. Hal ini diduga kuat karena kampanye aktif Indonesia untuk mengisi posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di samping itu, Indonesia juga sesungguhnya aktif menyelamatkan Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri,” ujarnya, Rabu 916/1/2019).
Menurutnya Indonesia bisa dimulai dengan menerapkan moratorium hukuman mati secara resmi.
Karena itu menurutnya penting bagi para capres dan cawapres untuk memaparkan pandangannya terkait politik hukum hukuman mati, bagaimana pemerintahan ke depan akan menyusun peta jalan penghapusan hukuman mati, dan langkah apa saja yang akan mereka ambil untuk secara komprehensif menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati/eksekusi di negara lain.
Terkait dengan intoleransi, menurutnya sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia banyak dinodai dengan aksi intoleransi dan persekusi terhadap kelompok minoritas, baik minoritas agama, gender, maupun minoritas seksual.
“Eskalasi masalah intoleransi ini adalah ancaman terhadap demokrasi karena mengganggu keseimbangan antara majority rule dengan minority rights. Di satu sisi, pemerintahan Jokowi terlihat gagap mengatasi maraknya aksi intoleran yang menyerang minoritas. Sementara itu di sisi lain, kubu Prabowo juga dekat dan didukung oleh sejumlah organisasi maupun individu yang kerap dituding menciderai keberagaman,” terangnya.
Menurutnya publik perlu mengetahui bagaimana sikap dan posisi kedua pasangan capres dan cawapres terkait relasi mayoritas-minoritas dalam kehidupan berdemokrasi dan berbangsa, dan bagaimana strategi mereka merawat kemajemukan di tengah ancaman intoleransi yang mengintai, adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental yang perlu mereka jawab di debat pertama nanti.
Isu ketiga mengenai penerapan prinsip hukum menurutnya berdasarkan kajian LBH Masyaraakt, Pemerintahan Jokowi tampak kewalahan menghadapi kuatnya cengkeraman oligarki politik dan mafia hukum dalam memastikan akuntabilitas penegakan hukum. Namun, Prabowo Subianto juga memiliki beban kepemimpinan dalam hal kewibawaan hukum karena pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
“Oleh sebab itu, bagaimana menjaga rule of law agar terhindar dari corak otoritarianisme dan bersih dari korupsi adalah sebuah keharusan guna mengamankan masa depan rule of law Indonesia. Prinsip negara hukum seharusnya betul-betul diimani oleh penguasa bukannya hanya menjadi kata-kata manis penghias konstitusi. Di debat pertama nanti, kedua pasangan capres dan cawapres harus bisa menguraikan agenda mereka ketika terpilih dalam hal penguatan rule of law,” ungkapnya.
LBH Masyarakat, lanjutny, menilai bahwa debat capres dan cawapres tidak boleh menjadi acara formalitas belaka sebagai rangkaian kampanye. Tetapi debat tersebut harus dapat menjadi ujian bagi kedua pasangan, sekaligus pendidikan politik yang berkualitas bagi pemilih.
Baca Juga
Debat yang menguliti pemikiran para pasangan secara mendalam dan substansial adalah ajang bagi publik untuk mengetahui apa dan sejauh mana tawaran capres dan cawapres mengenai masa depan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
