Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dubes Anggota Uni Eropa Datangi Markas BPN Prabowo-Sandi

Duta-duta besar negara anggota Uni Eropa (UE) mendatangi markas besar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (keenam dari kanan) bersama sejumlah dubes anggota Uni Eropa di Markas Besar BPN Prabowo-Sandi/Istimewa
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (keenam dari kanan) bersama sejumlah dubes anggota Uni Eropa di Markas Besar BPN Prabowo-Sandi/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Duta-duta besar negara anggota Uni Eropa (UE) mendatangi markas besar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

Rombongan para dubes itu dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend. Mereka diterima oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso.

Turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah dubes negara-negara UE seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hongaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Republik Cheska, Prancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Republik Irlandia.

Pernyataan pers BPN Prabowo-Sandi yang diterima Bisnis menyebutkan sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya terkait kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi khususnya terkait dengan isu reformasi pajak hingga keterbukaan bagi dunia bisnis dan investasi.

"Dalam pertemuan ini kami menekankan bahwa Prabowo-Sandi akan mengedepankan kerja sama antarnegara yang berimbang dan adil khususnya di sektor industri jasa," kata Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro.

Tak hanya isu ekonomi, BPN Prabowo-Sandi dan para dubes UE juga membahas isu kesejahteraan sosial seperti upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka lapangan kerja.

Polemik daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU juga dibahas dalam pertemuan ini. BPN Prabowo-Sandi menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran DPT Pilpres 2019 tidak akurat.

"Kami menyampaikan fakta bahwa ada ancaman terhadap integritas, kejujuran dan transparansi di DPT. Kami menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dunia, atau nomor KTP yang tidak lengkap, tapi masih terdaftar dalam DPT," kata Irawan.

"Kami juga mendorong UE turut memantau jalannya pemilu 2019 agar berlangsung jujur dan adil demi kualitas demokrasi Indonesia yang lebih baik," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yusran Yunus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper